Kadin sarankan pemerintah tambah stimulus jadi Rp1.600 triliun

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan agar pemerintah menambah jumlah stimulus untuk menangani dampak coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Stimulus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan menekan laju penurunan ekonomi saat ini dinilai belum memadai.

Menurut Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, stimulus saat ini sebesar Rp405,1 triliun masih jauh dari ideal. Jumlah itu masih belum menolong, terutama warga miskin dan rentan miskin.

Menurut dia, saat ini ada 93 juta masyarakat miskin dan rentan miskin, serta pengusaha kecil dan pekerja informal lainnya yang belum tercakup dalam bantuan.

Karena itu, menurut dia, pemerintah mesti menambah jumlah stimulus agar mendekati ideal.

"Kami melihat kebutuhannya sebesar Rp1.500 triliun sampai Rp1.600 triliun. Untuk social safety net saja Rp600 triliun, karena pekerja kita lebih banyak sektor informal daripada sektor formalnya. Termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin ada 93 juta orang," kata Rosan di Jakarta, Jumat (10/4).

Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan dan memilih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, berisi total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 75 triliun digunakan untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Rosan, rincian stimulus Rp1.600 triliun untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp600 triliun, dana kesehatan Rp400 triliun, dana finansial perbankan sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun.

Kadin menyarankan porsi sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun diberikan sebagai relaksasi terhadap perbankan agar bisa memberikan keringanan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Ini bisa memberi nafas kepada perusahaan dan mencegah PHK yang lebih besar. Walaupun ada perusahaan yang sudah dibantu, tetapi karena berhenti total, seperti perhotelan, tidak mengakibatkan mereka menjadi kredit macet," kata dia.

Menurut Rosan, idealnya negara memberikan stimulus sebesar 10 persen dari total PDB. Contohnya, Amerika Serikat mengalokasikan stimulus sebesar 10,5 persen dari total PDB untuk meredam dampak Covid-19, Australia lebih tinggi yaitu 10,9 persen dari total PDB, dan Singapura 10,9 persen dari total PDB.

Bahkan, kata dia, negara tetangga Malaysia mengeluarkan stimulus hingga Rp938 triliun, meskipun PDB mereka tidak lebih dari Indonesia.

"Kalau kita lihat negara-negara lain rata-ratanya memang 10 persen dari PDB, sedangkan kita baru sekitar 5 persen," tutup Rosan. (Ant)