sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kadin usul pembentukan badan khusus infrastruktur

Badan khusus infrastruktur akan membantu pihak swasta menggarap proyek kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Rabu, 20 Mar 2019 20:32 WIB
Kadin usul pembentukan badan khusus infrastruktur

Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan untuk membuat satu badan khusus guna merangkul pihak swasta menggarap proyek infrastruktur nasional, terutama dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan kebanyakan proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah tidak bernilai ekonomis yang tinggi. Padahal, menurut Erwin, selama ini swasta tertarik untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

“Kami berharap pemerintah memberi kesempatan swasta untuk menggarap proyek di kawasan yang bernilai komersial, karena swasta memiliki tanggung jawab ke perbankan dan pemegang sahamanya," kata Erwin di Jakarta, Rabu (20/3). 

Lebih lanjut, Erwin berharap ada satu badan yang bisa mengelola proyek-proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan mendalam terhadap proyek infrastruktur yang ingin dibangun nantinya. 

"Kita berharap Kemenhub memiliki suatu badan yang tersentralisasi. Sehingga mereka fokus dan menyiapkan melakukan pelaksanaan tender untuk proyek-proyek KPBU ini," ujar Erwin.

Sebenarnya, kata Erwin, Kementerian Perhubungan bisa belajar dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Menurut dia, BPJT bisa menyiapkan informasi yang lengkap dan utuh, sehingga bisa ditawarkan ke pihak swasta. 

Erwin memandang, selama ini proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang ada di tangan Kementerian Perhubungan tidak fokus, karena proyek itu ditangani masing-masing di Direktorat Jenderal Kemenhub, seperti Dirjen Hubungan Darat, Laut, dan Udara. 

"Saya kira melalui badan ini bisa mengurangi kerumitan dan lebih terkonsentrasi. Sehingga nantinya mereka memiliki tim analisa, menyiapkan dokumen dan menyiapkan tender dan beberapa kekurangan yang harus disubsidi pemerintah," ungkapnya. 

Sponsored

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, Kemenhub akan menampung usulan dari Kadin ini, karena pihaknya saat ini masih mempelajari mengenai pelaksanaan KPBU. 

"Ini mungkin menjadi catatan, yang mungkin akan didiskusikan. Karena ini perlu melihat secara utuh semuanya. Ini diharapkan nanti, ada rekomendasi ke Kementerian yang bisa kita laksanakan," kata Djoko.