Paradoks kebijakan energi nasional: Andalkan energi fosil, energi terbarukan tak tergarap

Kebijakan energi nasional dinilai paradoks karena masih mengandalkan energi fosil dan tidak mengoptimalkan energi terbarukan yang potensinya sangat besar.

"Inilah yang saya sebut paradoks. Kita tahu energi fosil kita sudah turun, tapi kita tidak bergegas membangun renewable energy," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Sudirman Said dalam webinar, Sabtu (31/10).

Sudirman Said menjelaskan, saat dirinya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2014-2016, pemerintah sudah memperkirakan bahwa cadangan minyak nasional akan habis dalam kurun 10-12 tahun, gas 30 tahun, dan batu bara 60 tahun.

"Sekarang artinya sudah lewat dan mungkin minyak tinggal 7 tahun lagi, kalau tidak ditemukan cadangan baru. Meski ditemukan, tetap saja energi fosil akan habis. Dan harusnya dengan sadar kita push habis-habisan renewable energy," uiarnya. 

Sementara itu, jelasnya, berdasarkan data World Resources Institute (WRI), potensi energi terbarukan di dalam negeri sangat besar dan belum digarap dengan optimal.

Untuk energi panas bumi atau geothermal, Indonesia memiliki potensi hingga 29.544 megawatt dan baru dimanfaatkan sebesar 4,9% atau 1.438 megawatt. Sedangkan energi hidro potensinya mencapai 94.476 megawatt, namun yang dimanfaatkan hanya sebesar 7,4% atau 5.024 megawatt.

Lalu energi matahari atau solar energy potensinya anagat besar hingga 207.898 megawatt dan baru dimanfaatkan 0,04% atau 78,5 megawatt. Kemudian energi angin yang potensinya 60.647 megawatt, yang dimanfaatkan hanya sebesar 0,002% atau 31 megawatt.

Sedangkan energi gelombang laut potensinya sebesar 17.989 megawatt, tapi yang dimanfaatkan hanya 0,02% atau 0,2 megawatt.

"Sebetulnya kalau digarap dengan baik kita punya potensi 441.000 megawatt, artinya ini sama dengan enam kali lipat dari kapasitas sekarang. PLN punya pembangkit 65 megawatt, kita punya potensi 441.000 megawatt. Dan baru 2% dimanfaatkan," ucapnya.

Di samping itu, sambungnya, kebutuhan minyak nasional semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan kelas menengah yang semakin tinggi memicu impor minyak yang semakin besar. 

"Produksi minyak kita makin hari makin turun, sementara konsumsi minyak kita makin lama makin naik. Jadi ada gap yang makin besar. Orang juga makin sejahtera dulu pakai motor sekarang naik mobil. Banyak sekali orang yang naik kelas kan. Jadi, makin hari jumlah yang diimpor makin besar," ujarnya.