Luhut minta Kemendag pastikan stok minyak goreng aman jelang ramadan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, baru saja melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Senin (6/2). Pada rakor tersebut, keduanya membahas terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat saat ini. 

Kenaikan ini diduga salag satu penyebabnya adalah berkurangnya pasokan Domestic Market Obligation (DMO) terutama dari pasokan minyak kita.

“Saya mohon kepada Kemendag untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50% hingga Lebaran nanti (bulan April). Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (6/2).

Lebih lanjut, ia meminta agar Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendepositokan 66% hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini dan tidak dapat langsung digunakan. Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei dan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO. 

Luhut menguraikan, nantinya akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak saat ini. Namun, hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah ada tambahan DMO.

Di samping itu, Luhut juga menegaskan kepada seluruh instansi yang terkait, seperti Satgas Pangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk melakukan pengawasan yang ketat berbasiskan data SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah), serta hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi terutama masa menjelang Ramadan dan Lebaran.

“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali minyak kita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch atau botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik. Di tengah situasi yang ada, komunikasi menjadi kunci. Masyarakat harus diberikan informasi yang seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga dan melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan. Saya minta Kemendag dan Satgas Pangan membuka jalur hotline yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti laporannya,” tutur Luhut menegaskan

Selanjutnya, Kemenko Marves bersama Kemendag, Kemenperin, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan perhitungan ke depan yang lebih rinci terkait rasio pengali, kewajiban DMO, harga DPO, pencairan deposito hingga akhir tahun, dan menyusun langkah-langkah kebijakan lainnya untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali. Selain itu, juga akan diagendakan rapat rutin terkait minyak goreng, sehingga kebijakan terkait dievaluasi dan diputuskan dalam rapat rutin, sebelum disosialisaikan ke publik.