Kemendag sebut warga timbun migor, anggota DPR: Itu menyakitkan

Beberapa anggota DPR dari Komisi VI mempersoalkan pernyataan Kemendag yang menyebutkan kelangkaan minyak akibat penimbunan yang dilakukan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menilai, pernyataan Kementerian Perdagangan bahwa masyarakat melakukan penimbunan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan, sangat menyakitkan masyarakat. Karena menurutnya, masyarakat menyimpan minyak karena kebutuhan, bukan karena ingin melakukan penimbunan.

“Pernyataan dari Kemendag bahwa kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan karena penimbunan oleh warga. Tentu ini pernyataan yang sangat menyakitkan, bahkan tuduhan yang tidak menggunakan logika akal sehat,” jelas Awiek, sapaan akrab Baidowi, seperti dilansir dari dpr.go.id, Jumat (11/3).

Menurut Anggota Fraksi PPP DPR tersebut, tidak logis masyarakat kecil lakukan penimbunan. Sebab, barangnya langka dan harganya pun juga sangat tinggi. Karena itu, ia meminta lebih baik Kemendag bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas. “Menyampaikan statemen yang bersifat tuduhan kepada masyarakat itu sama hal dengan buang badan, melempar persoalan kepada orang lain,” tegasnya.

Daripada melempar tuduhan seperti itu, lebih baik Kemendag secara gamblang menjelaskan ke masyarakat terkait tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. “Kedua, kalau Kemendag tidak mampu mengatur tata niaga minyak goreng ini ya minta maaf saja. Misalnya, tidak bisa kendalikan harga akibat dari ulah spekulan, akibat ulah dari distributor ataupun ulah dari pengepul, ataupun para produsen,” jelasnya.

Sehingga, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu berharap ke depannya, Kemendag berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Sementara anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana memonta, Kementerian Perdagangan tidak berkilah dan segera melakukan penanganan atas langkanya persediaan bahan pokok di Indonesia, terutama minyak goreng. Politisi Partai Demokrat itu menilai kelangkaan minyak goreng ini karena adanya miss-management dari jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan.

Putu berharap Kemendag bisa fokus untuk mengawal dan menjaga kebutuhan pokok di dalam negeri, daripada saling menyalahkan berbagai pihak dalam situasi ini. “(Kemendag) segera tunjukkan pada masyarakat, (stok bahan pokok) semua bisa terkendali dan juga harganya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah tentu hal itu menjadi hal yang lebih penting,” ungkap Putu.

Mengingat pada April Indonesia sudah memasuki Ramadan, Putu berharap persoalan mengenai kelangkaan ini bisa segera diatasi.

“Nah tentu Kementerian Perdagangan jangan bekerja business as usual, bekerja yang lebih maksimal, tunjukkan saatnya sekarang bahwa kita bisa melayani rakyat dengan baik,” tegas Putu sembari menegaskan bahwa Kemendag tidak boleh hanya sekedar melangsungkan komunikasi saja, tetapi produk atau komoditi pokok ini harus betul-betul diterima oleh rakyat dengan segera.

Sebelumnya, Kemendag melalui Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko menyebut kelangkaan minyak goreng akibat ada masyarakat yang melakukan penimbunan minyak goreng karena adanya fenomena panic buying. Hal inilah yang sempat ramai diperbicangkan di media sosial, karena faktanya stok di pasaran memang tidak ada.

Namun Kemendag memastikan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan dalam negeri. Sehingga, kelangkaan minyak goreng seharusnya teratasi paling lambat pada akhir Maret 2022.