logo alinea.id logo alinea.id

Kemenhub evaluasi tarif ojek online di lima kota

Kemenhub akan mengevaluasi tarif ojek online yang baru dengan menyebar survei di lima kota.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 08 Mei 2019 16:22 WIB
Kemenhub evaluasi tarif ojek online di lima kota

Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi penerapan aturan biaya jasa ojek online yang berlaku pada 1 Mei 2019. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan evaluasi akan dilakukan dengan menggelar survei di lima kota.

Lima kota yang akan disurvei yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya. “Melalui survei tersebut diharapkan dapat diketahui gambaran secara komprehensif langsung dari masyarakat mengenai dampak dari implementasi tarif tersebut,” kata Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (8/5).

Budi mengatakan, cara ini dianggap efektif untuk mengevaluasi uji coba tarif ojek online yang baru. Karena Kementerian Perhubungan tidak hanya mendapatkan masukan dari aplikator dan asosiasi pengemudi ojek dan taksi online, namun juga dari masyarakat sebagai konsumen. Hasilnya dapat membaca daya beli masyarakat beserta keinginan para pengendara.

“Beberapa waktu ini kami mendengar dari aplikator dan dari asosiasi. Tapi itu belum mengcover semua aspirasi," kata Budi Karya. 

Untuk itu, agar lebih mendalam Kemenhub menyebar sekitar 4.000 kuesioner di lima kota tersebut. Harapannya, kata Budi, bisa diketahui ekspektasi dan daya beli masyarakat. “Dengan dasar (survei) itu, kami akan diskusi dengan aplikator dan pihak-pihak terkait. Sangat mungkin melakukan evaluasi tarif,” kata Budi.

Keselamatan penumpang

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) Edo Rusyanto menyatakan, selain penyesuaian tarif, hal yang harus diperhatikan regulator adalah faktor keselamatan angkutan umum berbasis aplikasi. 

Edo mengatakan Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. 

Sponsored

PM ini mengatur tata cara penyedia jasa angkutan roda dua berbasis aplikasi dan bukan aplikasi agar menciptakan rasa aman, nyaman, dan menjamin keselamatan bagi pengguna jasanya.

Edo menilai, PM 12 tahun 2019 yang dikeluarkan pemerintah isinya cukup detail dan sangat baik. “Bahkan UU dan peraturan pemerintah saja tidak mengatur sedetail itu soal keselamatan penumpang,” katanya.

Ia mengatakan, PM tersebut mengharuskan pengendara kendaraan roda dua untuk mengecek kelayakan kendaraan sebelum digunakan. Penyedia jasa aplikasi juga diwajibkan menggunakan perlengkapan untuk perlindungan pengemudi dan penumpang.

“Dalam peraturan itu dikatakan orang tidak hanya pakai helm, tapi juga sarung tangan, sepatu dan celana panjang,” ujar Edo.

Edo mengatakan, PM tersebut juga mendorong para aplikator sebagai penyedia aplikasi untuk memberikan pelatihan bagi mitra pengemudinya agar berkendara dengan aman, nyaman, dan selamat. 

“Tiga hal itu komponen yang harus diperhatikan setiap pengguna lalu lintas, aman dan nyaman bagi penumpang, selamat untuk keduanya,” ujarnya.

Selain itu, kata Edo, PM itu juga mengatur detail soal larangan merokok bagi pengemudi dan penumpang. Hanya saja, ia mengatakan, implementasi dari aturan tersebut di lapangan harus diawasi dan ditingkatkan. 

Ia berpandangan, sejauh ini pihak penyedia jasa berbasis aplikasi sudah mendorong pengguna lalu lintas untuk taat menggunakan perlengkapan keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang. Jika itu terus berjalan, katanya, ia optimis dengan keselamatan berlalu lintas.

“Mereka membiasakan untuk menggunakan helm bagi pengemudi dan penumpangnya di tengah masyarakat yang jarang memakai helm dalam berkendara. Itu mendorong budaya aman, nyaman, dan selamat tadi,” ujarnya.

Lebih jauh ia menilai, kehadiran angkutan umum berbasis aplikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut Edo, hal ini disebabkan karena moda transportasi massa yang ada belum mampu mengakomodasi mobilitas warga.

“Tinggal bagaimana pemerintah melakukan sinergi antara penyedia jasa, mitra, dan stakeholder untuk menyediakan angkutan umum yang lebih baik,” tuturnya.