Kemenhub klaim terus tekan biaya logistik nasional

Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait, terus berupaya menekan biaya logistik nasional. Antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan infrastuktur dan logistik nasional. Langkah itu dilakukan untuk  meningkatkan daya saing bangsa. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada diskusi bertema "Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia Mengahadapi Era Revolusi Industri 4.0", Selasa (23/11), mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan secara signifikan, terutama pada bidang infrastruktur dan logistik.

Ia membandingkan kondisi makro dan infrastruktur Indonesia dari 2015 sampai dengan 2018. "Ini menujukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan," kata Budi disitat dari portal Kementerian Perhubungan, Rabu (24/11).

Budi Karya mengungkapkan, penggabungan Pelindo yang sudah dilakukan menjadi salah satu upaya untuk menurunkan biaya logistik nasional dan memperbaiki Indeks Logistik Nasional. Penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi pelabuhan Indonesia di kancah Internasional. 

"Juga meningkatkan efisiensi lalu lintas barang antar pulau, peningkatan produktifitas dan efisiensi," kata Budi Karya.

Sumber biaya tinggi

Sampai saat ini biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi jadi keluhan yang berulang. Hal ini terjadi karena banyak hal, salah satunya lantaran aktivitas bongkar muat di pelabuhan belum efisien.  

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi membenarkan hal itu. "Kegiatan kepelabuhanan ini memang cost-nya cukup tinggi. Kami mendengar keluhan masyarakat yang mengirimkan barang lewat pelabuhan harus sampai (biaya) 24%," kata Raden, 24 Maret 2021.

Tingginya biaya logistik itu tak lepas dari belum efektifnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Akibatnya, pelaku usaha harus menanggung biaya tinggi. "Sekarang banyak platform di logistik. Ini kemudian pelaku usaha kesulitan memilih platform yang baik untuk sistem konektivitas," imbuh dia.

Dia mendorong segera diimplementasikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE) di seluruh pelabuhan Indonesia. Melalui integrasi NLE, kata dia, diharapkan bisa menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih mahal.

"Ini (NLE) harusnya juga menjadi pemikiran sebagaimana mengefisiensikan pekerjaan dari pelabuhan. Karena memang negara kita di kepulauan. Laut itu harus jadi penghubung, bukan pemisah, sehingga kapal bukan lagi sebagai alat transportasi tapi jadi jembatan," terang Raden.

Upaya tekan biaya

Budi Karya menjelaskan, instansinya telah melakukan sejumlah hal untuk menurunkan biaya logistik. Pertama, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.

Kebijakan ini dititikberatkan untuk perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan revitalisasi kelembagaan.

Kedua, menerapkan Konsep Hub and Spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menunjang program Tol Laut. Harapannya, distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan (3TP) lebih optimal.

Ketiga, berkolaborasi dengan kementerian/lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

Keempat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.

Budi Karya menjelaskan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan.

"Kami terus berupaya menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu," kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pelabuhan di Indonesia diharapkan bisa menjadi super hub bagi kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurutnya, Pelindo harus jeli melihat kesempatan tersebut, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar.