Kemenkeu antisipasi serangan peretas

Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU), untuk meningkatkan komitmen pengelolaan keuangan negara. Sekaligus mengantisipasi adanya serangan peretas di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sering melakukan pembicaraan dengan Gubernur Bank Sentral, membahas cyber attack. Sekaligus mencari cara menjaga kerahasiaan dan keselamatan daya menjadi sesuatu yang sangat penting.

"Oleh karena itu, kita membuat MoU dengan dua institusi yang begitu relevan, menjadi sangat penting bagi kita," terang Sri Mulyaani, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jum'at (2/3).

Kemenkeu akan meminta bantuan BPS membantu mengolah data yang dimilikinya. Guna mengevaluasi keuangan negara maupun pemerintah secara umum. Khususnya membuat Rancangan Kerja Pemerintah (RKP). "Seharusnya kita sudah bisa mengatakan belanja barang di kementerian seperti apa. Belanja modal seperti apa. Apakah  sesuai tujuan atau tidak ," terang Sri Mulyani.

Dengan begitu, semua data itu bisa dipresentasikan di kabinet dan masyarakat. Kementerian Keuangan pun dapat menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai alat fiskal untuk mengalokasikan pendistribusian anggaran yang semakin baik.

"Saya juga ingin meminta dukungan Kemenkeu. BPS membutuhkan tenaga non statistik. Saya akan mengirim surat meminta tenaga D1 dan D3 dari STAN sebagai barter. Saya memberikan tenaga statistik, tapi saya juga dapat bantuan," ujar Kepala BPS Suharyanto

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, mengapresiasi upaya kementerian keuangan, memanfaatkan sertifikat elektronik. Guna mendukung pengelolaan dan perlindungan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 

"Pelaksanaan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan BSSN ini, merupakan bentuk kerja sama konkrit. Mewujudkan program prioritas nasional pemerintah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah berbasis elektronik government," tukas Djoko Setiadi.