Kemenkeu prediksi shortfall pajak Rp140 T akhir 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penerimaan negara dari pajak terus meleset dari target (shortfall). Kondisi tersebut mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melebar. 

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Dirjen Pajak Kemenkeu Yon Arsal menyebutkan shortfall pajak hingga akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp140 triliun.

"Karena kan memang tekanan ekonomi cukup besar. Dan di sisi lain itu juga harus menjaga pertumbuhan investasi," ujar Yon di Jakarta, Jumat (1/11).

Yon menuturkan, hingga Oktober 2019, penerimaan negara dari pajak sudah mencapai Rp1.000 triliun. Realisasi ini masih jauh dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun.

"Tapi sudah tembus Rp1000 triliun lah itu. Kita sudah bisa syukuran," tuturnya.

Meski demikian, Yon mengungkapkan hingga akhir tahun, masih akan ada potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan dari pencairan pajak pertambahan nilai (PPN) bendahara pemerintah dari APBN dan APBD. Selain itu, dari proyek-proyek signifikan yang masih berjalan.

"Tapi Kalau PPN biasa masih normal lah. Akhir tahun biasanya PPh21 meningkat karena banyak yang kurang bayar biasanya September-November dan Desember bayar," jelasnya.

Defisit APBN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal III-2019 penerimaan pajak terus terpukul. Pasalnya, hingga September 2019 saja, penerimaan negara dari PPN dan pajak korporasi terus mengalami perlambatan pertumbuhan.

"Kita hitung sampai penerimaan September yang lalu dengan pertumbuhan terutama untuk pajak korporasi dan PPN yang alami perlambatan," kata dia.

Sri memperkirakan defisit APBN akan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun sekitar 2% hingga 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) atau meningkat dari target yang sebesar 1,86%. 

Namun, dia mengatakan, pelebaran defisit tersebut dari sisi makro ekonomi baik untuk menjaga perekonomian nasional dari tekanan eksternal.

"Jadi kami akan tetap jaga (pelebaran defisit). Itu dari sisi makro lebih baik karena bisa berikan stimulus yang nggak menekan ekonomi nasional, karena ekonomi sendiri udah ada tekanan dari luar," ujarnya. 

Dia pun berharap kementerian dan lembaga dapat menyelesaikan belanjanya hingga akhir tahun untuk dapat menggenjot penerimaan negara. Akan tetapi, Sri Mulyani enggan menyebutkan angka perhitungan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga kuartal III-2019. 

"Saya harap kementerian lembaga selesaikan belanjanya dalam dua bulan terakhir ini. Ini akan tentukan growth kita di kuartal IV-2019,” ujar Sri. 

Pemetaan potensi

Sementara itu Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama mengatakan pemerintah seharusnya fokus kepada identifikasi masalah shortfall pajak. Menurut dia, pemetaan perlu dilakukan untuk melihat sektor yang penerimaannya menurun.

"Mungkin harus arahnya lebih ke profiling ya. Jadi pendekatannya berbeda, bukan melihat target tahun lalu dan target tahun ini berapa. Tapi harus melihat profiling, sektor-sektor mana saja yang belum terlalu efektif," katanya

Dengan melakukan identifikasi tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat memetakan sektor mana saja dan di daerah mana saja penerimaan pajaknya tidak efektif dan dengan demikian dapat dioptimalkan.

"Yang tingkat kepatuhannya masih rendah itu ditingkatkan," ujar Siddhi.

Siddhi menyarankan, pemerintah mematok target berdasarkan kepada capaian tahun sebelumnya dengan melihat sektor-sektor yang bisa menyetor pajak ke negara.