Kemenkeu: Realisasi earmarking DAU/DBH masih jauh dari target

Kementerian Keuangan melakukan refocusing dan realokasi anggaran transfer ke daerah yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 8%, yang akan dialihkan untuk percepatan penanggulangan Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 94/2021 tentang Perubahan atas PMK No.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, dana transfer ke daerah tersebut salah satunya akan digunakan untuk mempercepat proses vaksinasi di daerah untuk mengejar target 200 juta penduduk.

Dana earmarking DAU dan DBH tersebut akan dialihkan kepada unit-unit yang membantu dalam proses percepatan vaksinasi, seperti TNI-POLRI dan juga BKKBN.

"Anggaran dari earmarking DAU ini akan kita bayarkan kepada unit yang melakukan itu (vaksinasi) dan nanti akan kita perhitungkan di dalam penyaluran DAU-nya," katanya dalam webinar sosialisasi PMK 94, Rabu (28/7).

Sementara itu, Direktur Dana Transfer Umum DJPK Adriyanto mengungkapkan, hasil earmarking sebesar 8% dari DAU dan DBH tersebut telah terkumpul sebesar Rp35 triliun.

Hanya saja, realisasinya untuk keperluan penanggulangan Covid-19 masih sangat rendah. Per 27 Juli 2021, dari total earmarking Rp35 triliun tersebut, serapannya di provinsi dan kabupaten kota masih sebesar 18% atau Rp6,4 triliun.

"Jadi per 27 juli itu realisasinya baru sekitar 18% secara nasional, ini tentunya menjadi perhatian," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk provinsi realisasinya baru sebesar Rp1,7 triliun atau 28% dari pagu sebesar Rp6,02 triliun. Sementara kabupaten/kota realisasinya sebesar Rp4,75 triliun atau 16,3% dari pagu Rp29,1 triliun.

Jika dilihat per program, realisasi sebesar Rp6,4 triliun tersebut mengalir ke program penanganan Covid-19 dengan realisasi sebesar Rp2,36 triliun dari pagu Rp10,6 triliun.

Sedangkan, untuk program dukungan vaksinasi realisasinya sebesar Rp566 miliar dari total pagu sebesar Rp6,5 triliun. Lalu, untuk program dukungan pada kelurahan realisasinya sebesar Rp128 miliar dari total pagu sebesar Rp1,05 triliun.

Selanjutnya, realisasi untuk program insentif nakes dan belanja alat kesehatan baru mencapai Rp1,8 triliun dari total pagu sebesar Rp8,2 triliun.

Sedangkan, untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat realisasinya mencapai Rp1,7 triliun dari total pagu sebesar Rp8,7 triliun.

"Ini harus terus kita tingkatkan mengingat sekarang sudah masuk Juli. Realisasinya harus dipercepat," ucapnya.