Kemenkeu siapkan dana tambahan penanggulangan tsunami

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membutuhkan dana tambahan untuk penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda. Sejauh ini, dana yang telah dikucurkan BNPB untuk operasional penanganan tsunami di Pandeglang sebesar Rp500 juta.

Seperti diketahui, alokasi dana cadangan bencana alam 2018 mengalami defisit Rp1,3 triliun dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp6,65 triliun, yang digunakan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan bantuan perbaikan rumah tahap I-IV Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan dana yang ada di BNPB saat ini masih cukup untuk menanggulangi bencana tsunami Selat Sunda. Namun, apabila ada permintaan tambahan dari BNPB untuk bencana tsunami di Banten dan Lampung akan masuk dalam alokasi cadangan bencana alam 2019 sebesar Rp5 triliun.

"Untuk 2018 ini, pendanaan (tsunami Selat Sunda) ini pendanaannya mencukupi dari yang ada di BNPB saat ini. Insya Allah (Kemenkeu) selalu siap dan mendukung (jika BNPB minta dana tambahan)," ujar Askolani kepada Alinea.id pada Rabu (26/12).

Berdasarkan lampiran peraturan presiden (Perpres) no.127/2018 tentang rincian APBN 2019, pemerintah sudah menyiapkan alokasi dana cadangan bencana alam sebesar Rp5 triliun. 

"Kekurangan dipenuhi dari anggaran dana mendesak," ujarnya. 

Adapun kebutuhan tambahan lainnya masih dalam perhitungan BNPB. Artinya, tambahan suntikan dana untuk penanganan pascabencana  tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung belum akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Terpisah, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, BPNP telah menggelontorkan dana bantuan operasional untuk bencana tsunami di Pandeglang sebesar Rp500 juta. Dana tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi proses pengiriman logistik untuk sampai ke lokasi bencana. 

"Ada juga bantuan logistik macam-macam. Tenda, selimut, dan lainnya. Tapi berapa rupiahnya saya belum dapat datanya," ujar Sutopo.

Menurut Sutopo, dana ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan kebutuhan yang ada, namun dana itu masih tahap penyusunan berdasarkan empat masterplan pengurangan risiko bencana tsunami di Indonesia. 

Empat master plan itu diantarnya penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara. Serta penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dan pembangunan kemandirian industri kebencanaan. 

"Ini lho kalau membangun mitigasi bencana. Bukan asumsi saja. Tapi, ada upaya yang lebih komprehensif. Berapa dan sebagainya (untuk dana tambahan) belum ada kisarannya," tutur Sutopo.