Kemenkeu usulkan pagu indikatif 2022 sebesar Rp43,19 triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun kepada DPR.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pagu ini berasal dari rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp9,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,08 miliar.

“Pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 diusulkan sebesar Rp43,19 triliun. Mohon disetujui," katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6).

Heru menuturkan, terdapat lima program strategis termasuk BLU yang akan dijalankan oleh Kemenkeu dengan anggaran tersebut, yakni meliputi program kebijakan fiskal sebesar Rp27 miliar. Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp3,21 triliun, program pengelolaan belanja negara Rp18,38 miliar, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko Rp144,1 miliar, serta dukungan manajemen Rp 39,79 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, relaksasi anggaran Kemenkeu untuk 2021 hingga 8 Juni, yang mencapai Rp24,8 triliun, mencakup badan layanan umum (BLU) dan non-BLU.

Realisasi sebesar Rp24,8 triliun tersebut capaiannya 53,58% dari pagu anggaran sebesar Rp46,28 triliun. Realisasi ini terkontraksi 3,41% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang mencapai 55,47% dari pagu.

"Kalau dengan BLU yang di atas realisasinya adalah 53% untuk total. 52% pegawai, barang cukup besar (59,8%), dan belanja modalnya 10,61% agak tertinggal," ujarnya.

Bendahara negara itu pun menyebut, dari sisi pertumbuhan, realisasi anggaran Kemenkeu mengalami kontraksi dua tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19 melanda di 2020.

"Dilihat dari yoy growth, Kemenkeu anggaran negatif growth itu terjadi dua tahun berturut-turut 2020 dan 2021. Tetapi kemenkeu tetap menjaga kinerja capaian," ucapnya.