Kemenkop siapkan 8 program antisipasi dampak Covid-19

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menyiapkan delapan program khusus untuk mengantisipasi dampak ekonomi pandemi coronavirus anyar (Covid-19) di Tanah Air. Diharapkan meredam gejolak yang dirasakan sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pertama, kami mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas dan disetujui. Angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini," kata Menkop UKM, Teten Masduki, melalui keterangan resminya, Jumat (3/4) malam.

Selanjutnya, belanja di warung tetangga yang bekerja sama dengan sembilan badan usaha milik negara (BUMN) klaster pangan. Program memanfaatkan data warung yang terhubung dengan niaga elektronik (e-commerce). 

Melalui kebijakan tersebut, pemilik warung bisa menjual dagangannya ke tetangga secara daring (online). Ini dilakukan untuk mendukung kegiatan jaga jarak fisik (physical distancing).

Ketiga, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Hingga kini masih dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berikutnya, restrukturisasi kredit melalui LPDB KUMKM. Program akan memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit kepada koperasi terdampak. Juga bakal memberikan bantuan likuiditas dengan bunga ringan dan mekanisme mudah.

Lalu, penyediaan masker untuk semua. Kemenkop UKM akan mengajak UMKM memproduksi penutup hidung dan mulut berbahan kain. Harapannya, masyarakat yang terpaksa beraktivitas keluar rumah bisa mendapatkannya dengan mudah karena ketersediaannya meningkat. 

"Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini," tutur Teten.

Kemudian, memasukkan sektor mikro dalam klaster penerima Kartu Prakerja. Akan dikhususkan bagi pekerja harian.

"Ketujuh, ini yang juga penting, yaitu bantuan langsung tunai (BLT). Budget-nya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan," ucap dia. Kemenkop UKM bisa menjadi salah satu agen penyalur.

Terakhir, terkait pajak. Kemenkop dan UKM bakal mengusulkan PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, dan restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk koperasi dan UMKM.

"Kami berharap, delapan langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM," tutup Teten.