Kementan: Produksi pertanian berhasil menekan inflasi dalam 4 tahun

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan hasil produksi pertanian dalam negeri sudah berhasil menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam empat tahun terakhir, atau sejak 2014 hingga 2018, inflasi bahan makanan atau pangan menurun secara konsisten. 

Pada 2013, inflasi bahan makanan atau pangan masih sangat tinggi yaitu sebesar 11,35% dan pada tahun 2014 turun menjadi 10,57%, dan pada 2015 dan 2016 inflasi bahan makanan atau pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% dan 5,69%. 

"Bahkan pada 2017 inflasi bahan makanan atau pangan turun sampai tingkat 1,26% dan merupakan inflasi bahan makanan atau pangan yang terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementan Ketut Kariyasa dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (9/6).

Menurut Kariyasa, kesejahteraan penduduk perdesaan yang mayoritas adalah petani semakin membaik. Hal ini terlihat dari tiga indikator yakni  membaiknya daya beli, menurunnya ketimpangan pendapatan, dan stabilnya harga pangan.

Ketiga faktor ini, lanjut Kariyasa, juga menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun.  Pada Maret 2018, tercatat secara nasional jumlah penduduk miskin turun dan menembus angka satu digit menjadi 9,82%, dan pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66%.

Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan, pada Maret 2013 masih tercatat sebesar 14,32%, namun pada Maret 2018 justru turun menjadi 13,20% dan pada September 2018 kembali turun menjadi 13,10%. 

Jumlah penduduk miskin di perkotaan pun terus menurun, dari 8,39% pada Maret 2013, menjadi 7,02% pada Maret 2018 dan tinggal 6,89% pada September 2018.

"Membaiknya indikator-indikator ekonomi utama di atas menunjukkan bahwa program dan kebijakan terobosan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini sudah tepat karena terbukti mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan secara nyata, tidak hanya sebatas peningkatan produksi," ujarnya.

Kesejahteraan petani

Di sisi lain, Kariyasa mengatakan dalam empat tahun terakhir juga daya beli dan kesejahteraan petani meningkat.

“Indikatornya yakni perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam empat tahun terakhir,” ujar Kariyasa.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2014-2018, NTP memang tercatat terus mengalami peningkatan dari 102,03 (2014) menjadi 102,46 (2018). 

Demikian halnya dengan NTUP, juga terus meningkat dan bahkan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari NTP. Pada 2014, besar NTUP mencapai 106,05 dan tahun 2018 meningkat menjadi 111,83. 

Kariyasa menyebut membaiknya daya beli masyarakat, ternyata juga diikuti oleh semakin meratanya atau menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. 

“Hal ini ditandai oleh menurunnya Gini Ratio. Pada Maret 2013, secara nasional Gini ratio masih 0,424 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389," tuturnya.

Kemudian, pada September 2018 pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya gini ratio menjadi 0,384. Sejalan, pada tingkat nasional, ketimpangan pendapatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga menurun. 

"Yang cukup membanggakan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan, yang ditandai gini ratio di perdesaaan selalu lebih rendah dari perkotaan," ucapnya.

Pada Maret 2013, gini ratio perkotaan sebesar 0,431 dan perdesaan sebesar 0,320. Akan tetapi, pada Maret 2018 angka tersebut berhasil turun masing-masing menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan. Pada September 2018 pun kembali turun masing-masing menjadi 0,391 di perkotaan dan 0,319 di perdesaan.