sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kementerian BUMN: Banyak mantan menteri bakal jadi bos BUMN

Penunjukan mantan menteri ini dilakukan untuk memperkuat integritas perusahaan pelat merah.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Selasa, 10 Des 2019 21:34 WIB
Kementerian BUMN: Banyak mantan menteri bakal jadi bos BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan banyak mantan menteri dan wakil menteri di Indonesia yang bergabung menjadi pimpinan perusahaan BUMN.

"Tunggu tanggal mainnya, akan banyak mantan menteri dan wamen yang ditunjuk menjadi direksi atau komisaris BUMN," kata Staf Khusus bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa (10/12).

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menunjuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri. Lalu, ada nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang telah ditunjuk Tim Penilai Akhir (TPA) sebagai Direktur Utama PLN.

Selain mantan menteri, Kementerian BUMN juga menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama Bank BTN dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Arya mengatakan penunjukan mantan menteri ini dilakukan untuk memperkuat integritas perusahaan-perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN, lanjut Arya, tak ingin lagi ada direksi mereka yang tertangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi.

Sehingga, lanjut Arya, Kementerian BUMN akan memperkuat peran komisaris perusahaan untuk melakukan pengawasan. Sebab, selama ini yang terjadi adalah direksi berkoordinasi langsung dengan deputi tanpa melalui komisaris.

Selain itu, Arya bilang peran dan fungsi komisaris sebagai komite audit akan benar-benar diberdayakan oleh Kementerian BUMN. Sehingga nantinya perusahaan BUMN tak perlu memanggil auditor independen untuk mengaudit kinerja mereka.

"Kinerja komisaris sebagai komite audit ini sudah ditunjukkan pada kasus Garuda Indonesia kemarin. Tak perlu waktu lama, sudah ketahuan siapa pemilik motor Harley Davidson ilegal itu," ujar Arya.

Sponsored

Sementara itu, mengenai nama mantan menteri lain yang diisukan akan mengisi posisi Direksi Garuda Indonesia seperti Ignasius Jonan atau Susi Pudjiastuti, Arya memilih tak menjawab pertanyaan tersebut.

Berita Lainnya