Kesehatan BUMN juga dipengaruhi kebijakan pemerintah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya disaat perekonomian yang tidak stabil. Apalagi sejumlah BUMN terindikasi di ambang kebangkrutan karena memiliki banyak hutang. Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan juga bisa berpotensi mengganggu bisnis BUMN

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, mengatakan, Presiden Joko Widodo yang sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur, membuat sejumlah BUMN ikut terlibat. Dimana pendanaan proyek bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sebenarnya tidak salah. Tetapi ada konsekuensinya, tingkat kesehatan bisnis BUMN akan menurun,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/7) di Jakarta.

Disisi lain, bocornya surat Kementerian BUMN mengenai opsi pelepasan aset PT Pertamina, menandakan keuangan Pertamina sedang tidak baik.  

"Pasti risiko akan naik karena kemampuan membayar dianggap turun. Dampaknya, akan menyulitkan Pertamina karena supplier mengetahui tidak punya uang. Itu akan meningkatkan risiko, bisa membuat harga impor minyak menjadi naik, akibatnya rugikan masyarakat," katanya.

Said Didu menduga masalah keuangan ini tidak lepas dari tugas Pertamina menyalurkan solar dan premium. Dimana harga bahan bakar itu dipatok dengan acuan harga minyak mentah US$ 45 per barel sementara nilai tukar sekarang sudah berada di atas Rp 13.400 per dollar. Pemerintah juga sudah memutuskan tidak menaikkan harga.

Harga keekonomian kalau harga minyak sekitar US$ 70 dan kurs Rp 14.000. Premium kira-kira Rp 8.500 per liter, solar Rp 8.350 per liter. Sekarang premium dijual Rp6.500 dan solar  Rp 5.150. Selisih yang ditanggung Pertamina itu membuatnya merugi antara Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat sektor jasa keuangan dan perbankan mendominasi utang BUMN yang pada 2017 mencapai Rp4.830 triliun.

"Dari Rp4.800-an triliun, Rp3 ribuan triliun itu sektor keuangan dan perbankan," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro di gedung parlemen Jakarta, Selasa (24/7).

Berdasarkan data yang dipresentasikan di depan Komisi VI DPR, dari total utang BUMN sebesar Rp4.830 triliun pada 2017, sebesar Rp3.147 triliun merupakan utang sektor jasa keuangan dan perbankan. Sementara sebesar Rp1.683 triliun merupakan utang BUMN sektor nonkeuangan.