Ketua MPR nilai banyak PR ekonomi yang harus diselesaikan

Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih belum diselesaikan, khususnya pada sektor ekonomi. Hal itu dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang berada pada sektor UMKM.

Ketua MPR Zulkifli Hasan, mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah pada sektor ekonomi. Di antaranya, perlunya menjaga harga kebutuhan rumah tangga. Hal itu harus dilakukan agar pendapatan masyarakat tidak tergerus.

"Pemerintah juga harus memerhatikan defisit transaksi berjalan," ucap dia saat memberikan pidato di sidang majelis MPR, Rabu (16/8).

Bank Indonesia telah mengumumkan neraca transaksi berjalan pada triwulan II-2018 membengkak hingga defisit US$8 miliar.  Capaian itu setara dengan 3% terhadap PDB dan lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US$5,7 miliar (2,2% terhadap PDB). 

Selain itu, pemerintah juga harus memeratakan pertumbuhan nasional. Apalagi masih banyak UMKM yang belum mendapatkan faislitas kredit. Perluasan infrastruktur juga harus didistribusikan secara luas, tidak hanya dilakukan BUMN.

Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan kondisi global sebagai akibat melemahnya nilai tukar terhadap US$. Tetapi juga melakukan intropeksi atas kinerja perekonomian yang belum seperti diharapkan.

Terlihat dari data BPS, Indonesia sudah lima kali mengalami defisit neraca perdagangan di sepanjang tahun ini. Yakni, pada Januari sebesar US$ 756 juta, Februari 52,9 juta, April US$ 1,62 miliar, Mei sebesar US$ 1,45 miliar dan terakhir Juli sebesar US$2,03 miliar. Sementara surplus terjadi pada Maret sebesar US$1,12 miliar dan Juni sebesar US$ 1,74 miliar. Dengan begitu, sepanjang tahun ini, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$3,09 miliar. 

"Kebijakan ekonomi tidak memadai . Terjadi deindustrilisasi pada sektor riil. Semua harus dibangkitkan agar pertumbuhan mampu tumbuh dua digit seperti masa sebelumnya," ucap dia.

Terkait utang, ada baiknya pemerintah merubah paradigma. Apalagi utang sudah cukup membebani APBN. Misalkan saja pada 2019, utang jatuh tempo telah mencapai Rp400 triliun atau setara dengan tujuh kali dari dana desa dan enam kali anggaran dana kesehatan.

Dari data BI, utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$183,8 miliar, atau naik 9,5% yoy, dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$173,1 miliar atau naik 5,6% yoy. Dengan begitu, utang luar negeri Indonesia hingga akhir April 2018 naik 7,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$356,9 miliar atau sekitar Rp5.032 triliun (Kurs Rp14.100 per dollar AS).