logo alinea.id logo alinea.id

Keuangan syariah lambat berkembang di Indonesia

Industri keuangan syariah baru menjangkau 11% dari total penduduk Indonesia.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Selasa, 26 Mar 2019 19:35 WIB
Keuangan syariah lambat berkembang di Indonesia

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyatakan keuangan syariah di Indonesia sulit berkembang karena berbagai hambatan. Salah satunya kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan keuangan syariah. 

Industri keuangan syariah baru menjangkau 11% dari total penduduk Indonesia. Sampai saat ini, baru ada 23 juta nasabah bank syariah, padahal penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 200 juta orang

"Kita belum bisa memanfaatkan ini dan cuma bicara potensi,” kata Ventje di Jakarta, Selasa (26/3).

Direktur KNKS Ventje Rahardjo Soedigno mengatakan, sebetulnya keuangan syariah berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui mobilisasi dana domestik serta investasi asing. 

"Dukungan pemerintah kurang. Selain itu, kerangka peraturan juga membingungkan," ujar dia.

Menurut Ventje, program pemerintah untuk meningkatkan keuangan syariah sebetulnya juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

"Katanya pembentukan KNKS itu sudah dicanangkan di 2015, tapi saya baru dilantik Januari 2019. Semuanya berjalan lambat," kata Ventje. 

Itu sebabanya, keinginan pemerintah, seperti membentuk bank investasi syariah, penempatan dana-dana pemerintah di lembaga keuangan syariah juga belum ada yang terealisasi. 

Sponsored

Oleh karena itu, untuk mendorong inklusi keuangan, KNKS mendorong inklusi keuangan dalam masterplan aksi. Di antarnaya mendorong penempatan dana pemerintah dan BUMN di lembaga keuangan syariah dan memberikan kesempatan bagi pegawai pemerintah dan BUMN untuk menerima gaji di bank syariah. 

Strategi lainnya, kata Ventje yakni meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran terhadap layanan keuangan syariah, baik di level makro maupun di level mikro. Selain itu, mendorong inovasi produk seperti penerbitan instrumen baru di pasar modal. 

KNKS juga akan mendorong regulasi dan supervisi di sektor keuangan mikro syariah dan memperbaiki kurikulum pendidikan tinggi di bidang keuangan dan ekonomi syariah. 

Saat ini, kata Ventje, total aset keuangan syariah mencapai Rp1.291,06 triliun atau US$91,75 miliar per Januari 2019. 

Secara terperinci, perbankan syariah memiliki nilai aset Rp489,69 triliun. Kemudian, nilai aset asuransi syariah mencapai Rp41,96 triliun. Pembiayaan Syariah mencapai Rp25,71 triliun. Untuk sukuk korporasi mencapai Rp22,02 triliun, dan reksa dana syariah Rp34,49 triliun.