Sri Mulyani: Kinerja positif keuangan terjaga melalui strategi fiskal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama DPR mengatakan, sejak masuknya Covid-19 varian Delta, pola pemulihan ekonomi sangat terpengaruh. Hal itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi termasuk pada negara-negara barat, terutama hubungan Amerika, Eropa dan Rusia. 

"Dari sekian banyaknya wilayah negara yang mendominasi dan mewarnai ada banyak pengaruhnya di dalam ekonomi global dari suku bunga yang mengalami kenaikan karena didalam  proses pemulihan ekonomi ini diserap dari supply chain. Di mana memengaruhi kenaikan harga, sehingga karena naik overcut secara sangat cepat," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/1).

Dia mencontohkan, negara Amerika baru saja menaikkan angka pemulihannya dan tiba-tiba dihantam dengan Omicron hingga menyebabkan banyak kegiatan permintaan sektor pendidikan, rekreasi, dan pekerjaan tidak dapat berjalan. Belum lagi barang yang disuplai juga menurun. Demikian juga sampai kepada tenaga kesehatan mereka di rumah sakit yang terkena Omicron menyebabkan timbulnya hambatan.

Kemudian, katanya, dengan adanya kasus Covid-19 menyebabkan cost inflasi melonjak tinggi terutama karena diserap supply liberal dan juga masalah competition yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Kita lihat tidak hanya di Amerika di Eropa juga inflasi sekarang sudah naik sesudah 4% sekarang sudah bahkan mencapai 5% dan negara-negara lain yang biasanya di flashback. Seperti Jepang juga sudah mulai menunjukkan inflasi di angka grafik 0,6 negara emerging. Sementara itu dilihat untuk negara Brazil itu sudah dapat digit inflation 10% rahasia sudah di grafik 8,54, Meksiko sudah 7,4, Korea Selatan sudah. 3,7 Inggris di grafiknya 5,1," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, fenomena kenaikan harga karena commodity price supply destruction atau adanya kombinasi pengaruh menciptakan harga dan analisa. Dengan begitu menggambarkan selama ini kebijakan makro fiskal dan moneternya begitu eknspansif  untuk counter cyclical.  

Oleh karena itu, nilai dari ekonomi tersebut menimbulkan limpahan likuiditas yang sangat banyak dan beberapa persen terhadap aset price keuangan.

"Kita lihat obat yang mungkin dapat dilakukan pada saat menghadapi pandemi seperti fiskal dan moneter extension. Namun itu bisa menimbulkan dampak, sama kayak jika sakit ada sakit tertentu minum obat tapi efeknya mungkin mah bisa kena kembali," tuturnya Sri Mulyani.

Menurutnya, hal itu lantaran fokus pemerintah yang bukan hanya pada krisis, tetapi juga pada fokus pada akses. Selain itu, dilakukan upaya mitigasi, salah satunya dengan forum G20 untuk meninjau secara kompleks dan menjaga pemulihan ekonomi.

Dia bahkan meminta agar ada kehati-hatian terhadap indikasi tapering di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama pada 2022 dan 2023. Tujuannya, untuk pemulihan ekonomi menjadi isu yang besar secara sektor global.

"Sekali lagi juga yang sangat efektif sendiri terutama dari berbagai sektor pendapatan itu sangat terpengaruh seperti pariwisata dan kunjungan turis. Tapi dari dampaknya berbeda-beda setiap negara termasuk Indonesia sendiri mempunyai kebijakan bersama Bank Indonesia dalam Forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (Forum KSSK/FKSSK) dalam mengatur stabilitas keuangan terutama pembahasan inflasi," ujar dia.

Sri mulyani menjelaskan, adapun yang menjadi fokusnya saat ini adalah mengakselerasi pemulihan agar kuat dan bernilai dari pertumbuhan sebelumnya.

"Salah satu upaya kita yaitu pada strategi pasar keuangan terlihat masih terjaga. Lalu dari kredit gross perbankan sudah cukup dan ini berarti mesin pertumbuhan akan di setiap generasi perbankan selama ini secara fiskal cukup bagus dan kuat. Belum lagi indeks harga saham kita juga relatif bagus," ujar dia.

Sementara itu, Sri Mulyani memaparkan, pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja yang positif dengan gambaran keseluruhan hasil dari strategi fiskal selama ini. Pendapatan negara melebihi target, belanja negara dilakukan secara optimal, dan pembiayaan anggaran yang efisien di tahun lalu menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun depan.

“Pendapatan negara kita tumbuh 21,6% dibandingkan tahun lalu yang kontraksi 16% itu berarti recovery dan rebound yang sangat kuat. Untuk pendapatan negara (mencapai) 114,9% dari target, dengan target awal adalah Rp1.743 triliun realisasinya mencapai Rp2.003,1 triliun,” ujarnya.

Belanja negara terealisasi mencapai Rp2.786 triliun yang juga di atas target APBN, yaitu sebesar Rp2.750 triliun (tumbuh 7,4%). Belanja negara dioptimalkan tetap tumbuh untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pusat dan daerah.  

“Yang juga kelihatan sebagai suatu kinerja positif dari APBN 2021 adalah keseimbangan primer kita, yang dalam hal ini realisasinya di Rp440 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp633 yang ada di dalam Undang-undang APBN. Dan kalau dibandingkan tahun lalu di LKPP yaitu Rp633 T, ini penurunan 30% atau hampir Rp192 triliun hanya dalam 12 bulan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, realisasi defisit pada APBN 2021 tercatat Rp783,7 triliun di mana terjadi penurunan  dari target pada APBN yang sebesar Rp1.006 triliun. Jika dibandingkan dengan LKPP 2020 yang posisi defisit Rp904 triliun, posisi defisit pada APBN 2021 ini juga terjadi penurunan sebesar 17,3%.

“Maka kalau kita lihat estimasi defisit sementara kita di 4,65% dari GDP. Bayangkan tahun lalu kita masih defisit 6,14% lalu sekarang kita turun di digit 4,65%. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat episode suatu negara-negara yang mengalami krisis, menurunkan fiskal defisit dalam waktu 12 bulan sebesar ini itu It's not an easy task. Jadi dalam hal ini, ini juga suatu achievement yang luar biasa. Jadi path kita menuju seperti Undang-undang 2 tahun 2020, kita harapkan akan bisa berjalan secara baik,” tuturnya.