sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kominfo: Indonesia tambah 5 startup unicorn di 2019

Pemerintah optimistis akan ada lima startup Indonesia yang menjadi unicorn tahun ini. Salah satunya Tiket.com.

Soraya Novika
Soraya Novika Rabu, 27 Feb 2019 09:35 WIB
Kominfo: Indonesia tambah 5 startup unicorn di 2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan pemerintah optimistis akan ada lima startup Indonesia yang menjadi unicorn tahun ini.

Menteri Kominfo Rudiantara menyebutkan pemerintah mendorong pertumbuhan startup hingga memiliki valuasi di atas US$1 miliar atau unicorn.

"Saya yakin akan ada 5 unicorn pada 2019 dan ada unicorn yang menjadi decacorn," ujar Rudiantara di Jakarta, Selasa (26/2).

Adapun salah satu startup yang dimaksud yakni Tiket.com. Selain itu, Rudiantara juga meyakini lini sektor pertumbuhan unicorn juga kian bervariasi. Beberapa di antaranya yaitu sektor pendidikan (edutech), health tech, dan sektor lainya yang berkaitan dengan lifestyle.

"Sektor health tech karena 5% APBN telah kita belanjakan di sektor tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan lifestyle terutama yang menyasar anak muda seperti leisure. Tiga sektor itu yang paling berpotensi," katanya.

Untuk itu, demi mendorong pertumbuhan unicorn di Indonesia, Rudiantara memastikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah upaya, seperti mempermudah para startup dari sisi regulasi.

Hal itu dibuktikan dengan pemilik usaha rintisan tidak perlu meminta izin kepada Kominfo untuk membuat startup. Mereka cukup mendaftarkan diri sendiri secara sukarela melalui jalur online.

"Mereka cuma perlu registrasi karena terkait sebagai penyelenggara elektronik. Registrasi online sendiri dan di-print sendiri. Kalau tidak perlu berizin, maka enggak usah berizin. Paling izin platformnya aja ke OJK atau Kominfo," ujarnya.

Sponsored


Dorong IPO

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mendorong perusahaan rintisan (startup) Indonesia untuk bisa melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana di lantai bursa. Terutama bagi keempat unicorn yakni Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia.

"Kami dukung Indonesia aktif melakukan platfrom (IPO), karena ini bisa meningkatkan rasa kepemilikan," ujar Wimboh.

Wimboh juga mengatakan pemerintah bisa membentuk lembaga khusus keuangan digital, jika unicorn Indonesia bisa menjadi perusahaan terbuka tahun ini. 

Di sisi lain, Wimboh mengakui bahwa hingga saat ini sejumlah startup belum memiliki legalitas untuk produk jasa keuangan. Padahal, perusahaan yang mengeluarkan produk pinjaman (lending) seperti yang dilakukan lembaga pembiayaan dan perbankan, harus mendapatkan izin dari OJK. 

Sementara itu, jika produknya berupa 'payment' maupun 'currency', otoritasnya ada di Bank Indonesia. “Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat di tengah semakin berkembangnya digitalisasi layanan keuangan,” kata dia.

Lebih lanjut, Wimboh mengatakan pemerintah juga tidak bisa membatasi kelahiran startup ataupun fintech baru. Sebab, teknologi sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang terhadap layanan jasa keuangan. 

“Karena masyarakat merasa mendapatkan keuntungan paling banyak dari sana,” kata dia.

Menurut Wimboh, potensi berkembangnya fintech, terutama fintech yang menyalurkan pinjaman atau peer to peer lending (P2P) sangat besar mengingat sekitar 40% masyarakat Indonesia masih belum memiliki rekening bank.

Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada pelaku fintech untuk segera mendaftarkan perusahaannya dan mendapatkan izin dari OJK. Ia menegaskan pihaknya melalui Satgas Waspada Investasi, tidak akan segan-segan menutup perusahaan fintech ilegal.

"Sekitar 600 lebih fintech yang kami tutup karena tidak mendaftar ke OJK. Makanya segera mendaftar agar menjadi legal," ujarnya.

Pada awal Februari 2019, OJK bersama Anggota Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan tujuh kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi P2P lending yang tidak terdaftar atau memiliki izin dari OJK. Sehingga total  akumulatif sebanyak 635 fintech peer to peer lending  tanpa izin OJK telah dihentikan aktivitasnya oleh Satgas Waspada Investasi.