Komisi V DPR tagih janji Kemenhub soal KA Sulsel

Pemerintah merencanakan pembangunan kereta api (KA) di Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak dua dekade silam, yang ditandai dengan adanya rencana induk (masterplan) pada 2001.

Pengerjaannya, terutama jalur KA Makassar-Parepare sepanjang 145 km, diwacanakan mulai 2018 guna mendukung pemenuhan target pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km pada 2019 dan termuat di dalam RPJMN.

Sayangnya, sampai kini proyek belum juga selesai, padahal sempat targetkan rampung pada 2021. Belakangan, direvisi dan diproyeksikan beroperasi mulai tahun ini

Masalah ini pun kembali pertegas Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, saat mengujungi lokasi pembangunan rel ganda dan Stasiun Rancaekek di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (10/2).

Pada kesempatan tersebut, yang turut dihadiri Komisi V DPR lainnya dan Direktorat Jenderal Perkerataapian (Ditjen KA) Kemenhub, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III ini menagih komitmen penyelesaian KA di Sulsel.

"Progres pembangunan Stasiun Rancaekek harus menjadi contoh pembangunan stasiun dan rel perkeretaapian di Sulawesi Selatan. Ketepatan waktu kerja dan kualitas pembangunan menjadi hal utama agar perencanaan dalam pengoperasian kereta api bisa terukur dan lebih optimal," tuturnya dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Golkar ini berharap, janji operasional KA Makassar-Parepare, yang merupakan bagian dari jalur KA trans-Sulawesi, tidak lagi molor. Pangkalnya, kehadiran transportasi publik itu bakal berdampak secara ekonomi bagi masyarakat.

"Masyarakat bisa lebih efisien dalam waktu tempuh dan distribusi logistik sudah bisa tepat waktu. Gunanya, agar ekonomi masyarakat juga bisa ikut meningkat," jelasnya.

Fauzi menerangkan, potensi perkeretaapian di Indonesia sangat besar. Dengan demikian, kehadirannya akan berkontribusi pada pendapatan negara, khususnya dari sektor transportasi.

"Bayangkan ada berapa orang setiap harinya yang menggunakan layanan transportasi kereta api," tutup Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulsel ini.

KA Makassar-Parepare, yang menelan biaya investasi hingga Rp8,25 triliun, akan melayani penumpang, barang, dan wisata. Adapun pengoperasinnya direncanakan memakai skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pengembalian investasi akan dilakukan dengan skema availability payment sebesar Rp300 miliar/tahun selama 20 tahun. Dengan demikian, swasta mengeluarkan modal untuk membangun proyek secara utuh.

Setelah kontruksi selesai hingga dapat beroperasi, pemerintah selanjutnya membayar biaya pembangunan tersebut dengan cara dicicil sesuai perjanjian.

Pada tahap awal proyek, ada sekitar 150 peserta yang mengikuti lelang. Lalu, dimenangkan konsorsium PT Pembangunan Perumahan, PT Bumi Karsa, PT China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT Iroda Mitra pada Februari 2019.