sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kurangi korupsi di BUMN, Erick Thohir gandeng BPKP

BPKP telah melaksanakan 208 kegiatan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan sepanjang 2020.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 26 Jan 2021 20:33 WIB
Kurangi korupsi di BUMN, Erick Thohir  gandeng BPKP

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak pimpinan BUMN untuk tidak segan-segan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di setiap perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan, BPKP dan Kementerian BUMN memiliki niat yang sama, yaitu mewujudkan good corporate governence (GCG). Untuk itu, menurutnya, pola pikir terhadap BPKP harus diubah. Dia menyebut BPKP perlu dipandang sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian BUMN.

“Saya minta dukungan BPKP untuk sama-sama menjaga dan saya harap pimpinan BUMN tidak segan bekerja sama dengan BPKP," katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPKP di Kantor Pusat BPKP secara virtual, Selasa (26/1).

Erick menuturkan, pelibatan pihak eksternal dalam menjaga kinerja perusahan agar tetap baik perlu diupayakan. Hal itu untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menghambat produktivitas dan mengurangi potensi korupsi.

“Pengalaman pribadi saya, ketika memimpin Asian Games sejak awal saya libatkan BPKP. Kemudian hasilnya program sukses dan administrasi baik. Hal ini saya harapkan dapat dicontoh oleh pimpinan BUMN, menggunakan sistem yang sama-sama kita sepakati, tentunya didasari dengan niat yang baik," ucapnya.

Di sisi lain, dia menegaskan agar pimpinan BUMN tak henti-hentinya terus berinovasi melalui pengembangan riset dan development, dengan menggandeng perguruan tinggi. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan terus memiliki daya saing yang tinggi.

"Dengan demikian, BUMN lebih fokus untuk bidang komersialnya, tidak hanya mengandalkan proyek pemerintah, serta penerapan manajemen talenta agar BUMN dipimpin dengan akhlak yang baik," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN itu sendiri, dan anak perusahaannya. 

Sponsored

Sepanjang 2020, BPKP telah melaksanakan 208 kegiatan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, serta melaksanakan assessment GCG pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan. 

Dia menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan. 

“Nantinya, diperkirakan ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” ujar Ateh.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid