Nilai tukar perlu turun agar harga tiket pesawat tak tinggi

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah harus bisa menurunkan nilai tukar rupiah terhadal dolar AS menjadi Rp12.000 agar harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa memaksa maskapai penerbangan menurunkan tarif di tengah kondisi kebutuhan operasional terus meningkat.

“Pilihannya cuma itu. Dan ini yang paling gampang, kurs dolarnya turun jadi Rp12.000, rupiahnya naik. Jadi, kalau tidak mampu beli tiket pesawat, cari moda transportasi lain. Memaksa maskapai menurunkan tarif itu tak mungkin, mereka terus rugi,” kata Agus dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Sabtu, (15/6).

Sementara meredam harga avtur, kata Agus, sulit dilakukan. Pasalnya, harga avtur tergantung dengan pasar internasional dan juga faktor lainnya. “Itu ada hitungannya semua dan tidak bisa diakali,” ujarnya.

Menurutnya, jika harga tiket pesawat naik di masa lebaran itu hal yang wajar. Sebab, masa liburan adalah kesempatan bagi pihak maskapai mencari keuntungan untuk menutupi kerugian sebelumnya. “Tapi kan oleh pemerintah lewat Kemenhub disuruh tunda dulu, mereka dipaksa turunkan tarif,” katanya.

Agus menambahkan, saat ini maskapai telah mencari titik ekuilibrium baru lantaran jumlah penumpang yang terus turun. Caranya dengan mengisi kekosongan bagasi pesawat dengan kargo.

“Mereka menghitung, penumpang turun, ketersediaan bagasi banyak jadi itu kemudian dimanfaatkan untuk kargo. Untuk menutupi kerugian juga,” ujarnya. 

Untuk itu, Agus mengatakan, pemerintah tidak perlu mengatur soal potensi-potensi pendapatan yang didapat oleh pihak maskapai. Pemerintah disebutnya cukup membuat batasan-batasannya saja.

“Biarkan mereka mencari sendiri, jangan diatur. Artinya batasan-batasan sudah ditetapkan, tapi bagaimana mereka bisa untun,g silakan mereka diatur,” terangnya.

Ia pun mengatakan, untuk pengenaan bagasi berbayar juga sudah seharusnya dilakukan. Agus menerangkan, di mana pun penerbangan di dunia yang pernah ia tumpangi selalu menerapkan tarif bagasi untuk penerbangan dengan pelayanan minimum (no frills).

“Selama ini maskapai seperti Lion Air dan Citilink dalam tahapan promosi. Aturannya memang harus bayar,” ucapnya.

Untuk menyikapi masalah yang terus membelit industri penerbangan tanah air, pengamat penerbangan Chappy Hakim mengatakan semua pihak perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini guna merumuskan master plan atau blueprint di bidang penerbangan. 

Ia mengusulkan perlunya dibentuk dewan penerbangan yang dapat mewadahi permasalahan-permasalahan yang sifatnya lintas sektoral. Sebab, masalah penerbangan tidak hanya melibatkan kementerian perhubungan saja, tetapi juga kementerian keuangan, kementerian luar negeri, dan institusi lainnya.

“Kita butuh dewan penerbangan untuk menjadi koordinator dari semua stakeholder ini agar terjadi sinkronisasi,” ujarnya.