Larang ekspor batu bara, Menteri ESDM akui banyak negara komplain

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengakui, banyak negara importir batu bara yang melayangkan komplain kepada Indonesia akibat pelarangan ekspor.

"Rata-rata teriak semua, mulai dari Malaysia, Filipina, Korea, Jepang, China. Semua menyampaikan keprihatinan dan minta bantuan kita," paparnya dalam rapat kerja (raker) di Komisi VII DPR, Kamis (13/1).

Kebijakan pelarangan ekspor ini diambil karena perusahaan batu bara tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) batu bara. Imbasnya, PT PLN (Persero) kekurangan pasokan.

Dari produksi tahunan batu bara RI sekitar 600 juta ton, Arifin menjelaskan, 40% di antaranya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PLN. Akses secara volume menurutnya banyak, tetapi kala itu sudah siap dilempar ke pasar ekspor.

"Kita tahan pengereman drastis, hold, dan kita reschedule, kita realokasi. Ini langkah kita. Memang ada klasifikasikasi batu bara enggak masuk spesifikasi PLN, kita lihat juga," jelasnya.

Setelah diinventarisasi, menurutnya, ada tambahan 5,1 juta ton pada Januari dari kebutuhan PLN 16,2 juta ton. Tambahan pasokan ini didapat berkat kerja sama dengan produsen dan juga asosiasi angkutan.

"Di situ kita bisa ambil kesimpulan, mulai tanggal 10-11 Januari [dapat] 15 hari operasi [berkat stok batu bara] di lokasi PLTU-PLTU yang strategis," ucapnya.

Oleh karena itu, Arifin memastikan pasokan batu bara bisa diamankan dan PLTU yang lokasinya jauh stok batu baranya bisa sampai 20 HOP.

"Statement PLN bahwa PLN merasa ini sudah bisa meyakinkan karena kontraknya sudah disclose. Ini langkah-langkah yang kita ambil dan kita bahas koordinasi antarkementerian mengenai stok-stok yang tersedia," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, keran ekspor batu bara sudah kembali dibuka.

Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan, mengatakan, berdasarkan laporan PT PLN (Persero), saat ini stok dalam negeri sudah dalam kondisi aman.

"Maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per tanggal 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya, akan di-release untuk melakukan ekspor," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/1).

Dia menjelaskan, izin ekspor ini diberikan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara terlalu lama dibiarkan. Namun, perusahaan-perusahaan batu bara yang menyuplai kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda jika belum memenuhi DMO.

"Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021," ucapnya.