sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Marwan Jafar usulkan agar nomenklatur Kemenkop UKM ditingkatkan

Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu menjadi konduktor yang mengorkestrasi serius penguatan UMKM.

Hermansah
Hermansah Rabu, 25 Nov 2020 08:41 WIB
Marwan Jafar usulkan agar nomenklatur Kemenkop UKM ditingkatkan

Politikus PKB Marwan Jafar mengatakan, di tengah sangat besarnya perhatian dan harapan publik kepada UMKM di tengah pandemi Covid 19 sebagai krisis kesehatan, ekonomi serta politik wajib membantu UMKM agar tetap bertahan.

Apalagi krisis ini sangat berbeda dengan Krisis 98 yang hanya menyentuh ekonomi dan politik, tanpa ada krisis kesehatan. Saat itu UMKM banyak disebut bisa berperan sebagai katup penyelamat ekonomi.  Tetapi, di masa pandemi ini dampak yang ditanggung kalangan UMKM sekarang juga lebih kompleks. Solusinya, Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu menjadi konduktor yang mengorkestrasi serius penguatan UMKM.

Anggota Komisi VI DPR itu menjelaskan, bersama koleganya di Komisi VI juga sudah merekomendasikan agar status atau kelas Kementerian Koperasi UKM ditingkatkan kewenangan dan nomenklaturnya dari kelas C menjadi B. Sehingga tupoksi menjadi lebih jelas buat merealisasikan program pemerintah.

"Ambil contoh, di tengah pandemi kementerian ini dipercaya menyalurkan dana UMKM dari Program Pemulihan Ekonomi Nsional (PEN) senilai Rp20 triliun hingga Rp22 triliun. Termasuk penyalurannya melalui digitalisasi. Namun yang kita temui di lapangan, teman-teman UMKM masih kesulitan karena berbelit syaratnya saat mengurus di lapangan melalui perbankan. Bahkan ada makelar yang dengan mudah mengajukan lima sampai sepuluh proposal atas nama UMKM," ujar wakil rakyat dapil Jateng III ini. 

Selain itu, para pelaku UKM dan UMKM sangat terpukul dengan membanjirnya sejumlah komoditas maupun barang-barang impor. Mulai dari impor gula, bawang putih, garam hingga baju batik. Para perajin batik di Pekalongan, Jogja-Solo, Madura dan Kalimantan juga kalah bersaing dengan harga murah batik yang djual di Tanah Abang.

"Sudah saatnya kita setop atau kurangi rezim impor kalau para UKM dan UMKM kita mampu memproduksinya. Presiden saya dengar sudah memberi arahan terkait pengurangan impor ini. Artinya, jangan sampai kita hanya menjadi pasar terus-menerus atas barang dari negara lain," tandas Marwan mantan Menteri Desa-PDTT.

Sementara itu peneliti Indef Media Askar, menggarisbawahi sejumlah masalah yang membelit UMKM. Misalnya kebijakan yang diambil pemerintah bagi pelaku UMKM tidak banyak pilihannya. Sebab, berbeda dengan usaha besar dan menengah yang tetap memiliki beberapa opsi mulai dari restrukturisasi usaha hingga pengurangan karyawan. 

Peneliti Indef ini menyarankan agar kalangan UMKM juga mampu melakukan manajemen risiko secara cerdas. Sedangkan pihak pemerintah diimbau memperbaiki beberapa kebijakan mulai dari memutakhirkan data kategorisasi UMKM hingga penerapan digitalisasi untuk membantu pendanaan secara langsung ke para pelaku UMKM.

Sponsored

"Di kampung saya di Sumatera Barat, saya melihat orang mengantre mendapat bantuan UMKM. Mereka ternyata bisa ikut antre meskipun sejatinya bukan pelaku UMKM karena mendapat rekomendasi dari kepala desa atau nagari yang seperti makelar saja," ungkapnya. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid