Masih ada daerah yang realisasi belanjanya di bawah 50%

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Percepatan itu diperlukan mengingat TA 2021 akan segera berakhir. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Belanja APBD akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November 2021, tren tiga bulan terakhir (September, Oktober, dan November), total belanja daerah secara nasional adalah sebesar Rp814,54 triliun atau 64,52%. Angka ini masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp837,18 triliun atau 67,98%. 

“Untuk belanja provinsi 2021 sebesar Rp270,58 triliun atau 69,59%, masih di bawah belanja provinsi 2020, yaitu sebesar Rp258,05 triliun atau 70,70%,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11) malam. 

Belanja kabupaten pada 2021 adalah sebesar Rp444,02 triliun atau 62,58%. Kata Tito, itu masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun atau 66,92%. Sementara itu, realisasi belanja kota 2021 baru mencapai angka Rp99,94 triliun atau 60,89%. Capaian ini juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp104,79 triliun atau 66,41%. 

Sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah atau di bawah 70%. Yaitu, Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan kabupaten dengan realisasi belanja masih terendah atau di bawah 50%. Yaitu, Kabupaten Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kupang, Muna, dan Takalar. Kemudian, kota dengan realisasi belanja di bawah 50%, yakni Kota Ambon, Balikpapan, Tanjung Balai, Banda Aceh, Bandar Lampung, Sorong, Bandung, Kota Banjar, dan beberapa kota lainnya. 

“Di waktu yang tinggal satu bulan ini seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021,” ucapnya.