logo alinea.id logo alinea.id

Melanjutkan pembangunan dan emiten infrastruktur yang bertumbuh

Menurut ekonom, siapapun presidennya, pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan lima tahun ke depan.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Kamis, 25 Apr 2019 20:44 WIB
Melanjutkan pembangunan dan emiten infrastruktur yang bertumbuh

Hingga kini, quick count atau hitung sejumlah lembaga survei yang mencatatkan keunggulan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Meski demikian, terlepas siapa pun yang akan menjadi presiden, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah memandang, bidang infrastruktur harus tetap dilanjutkan lima tahun ke depan.

“Kalau dari hasil hitung cepat yang unggul Jokowi, jelas ada jaminan keberlanjutan di sektor infrastruktur ini,” kata Piter saat dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (25/4).

Menurut Piter, pembangunan infrastruktur bisa menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Namun masalahnya, kata Piter, terletak pada realisasinya.

Pengendara melintas di bawah jembatan Tol Kunciran - Bandara di kawasan Rawa Bokor, Tangerang, Banten, Kamis (21/3). /Antara Foto.

“Masalah-masalah seperti pembebasan lahan, koordinasi pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan turut menghambat pembangunan infrastruktur dan realisasi FDI,” ujar Piter.

Laporan dari Oxford Bussiness Group berjudul “The report: Indonesia 2018” menyebutkan, pembebasan lahan menjadi hambatan siginifikan bagi pembangunan infrastruktur. Seringkali, petani dan pemilik lahan menolak menjual lahan mereka pada pengembang.

Kemudian, kenaikan harga lahan selama proses pengerjaan turut membuat ongkos proyek naik dan mengakibatkan tertundanya pengerjaan infrastruktur.

“Pengerjaan PLTU Batang misalnya, harus ditunda beberapa kali karena masalah lahan. Selain itu, proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung juga harus tertunda sejak 2016,” tulis laporan tersebut.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri) dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo seusai meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3). /Antara Foto.

Masalah utang

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi kerap mendapat cibiran, karena sebagian besar menggunakan utang. Bahkan, lawan Jokowi di pilpres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pernah menyebut jika setiap anak Indonesia yang lahir sudah menanggung beban utang jutaan rupiah.

Namun, dari pandangan Piter, masyarakat tak perlu khawatir karena utang masih berada dalam kondisi terkendali. “Ketentuan utang kita sangat konservatif, dibatasi hanya 3% dari pendapatan domestik bruto (PDB),” kata Piter.

Piter pun melihat, pembatasan utang itu sebagai sesuatu yang aneh karena Indonesia sebenarnya masih membutuhkan banyak hal.

“Utang kan ada teorinya, kalau sudah melebihi 60% dari PDB, itu sudah merah, berbahaya. Tapi selama ini utang kita masih 30% dari PDB,” katanya. Meski begitu, Piter menyarankan agar Indonesia tak banyak berutang ke luar negeri.