Mendag minta Indonesia tetap dapat fasilitas GSP

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta dukungan penuh dari  Menteri Perdagangan
AS Wilbur Ross agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas Generalized System of Preference (GSP). Setelah Pemerintah AS meninjau ulang Indonesia sebagai negara penerima GSP.

Mendag juga meminta dukungan Menteri Ross agar Pemerintah AS mengecualikan Indonesia dari pemberlakuan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium.

“Produk besi baja dan aluminium dari Indonesia bukanlah pesaing produk lokal di AS. Besi baja dan aluminium produksi Indonesia berbeda dengan yang diproduksi di AS dan pangsa pasarnya berbeda,” kata Mendag Enggar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/7).

Menanggapi permintaan Indonesia agar dikecualikan dari pengenaan tarif impor produk-produk baja dan aluminium, Menteri Ross menyatakan pertimbangan positif akan diberikan jika produk Indonesia tersebut spesifik dan tidak diproduksi oleh industri dalam negeri AS.

GSP merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk (0%) terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara penerima fasilitas tersebut.

Pada April 2017, Pemerintah AS meninjau ulang beberapa negara yang selama ini menjadi penerima skema GSP AS, termasuk Indonesia. Di 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai US$ 1,9 miliar. Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar US$ 5,6 miliar; Thailand US$ 4,2 miliar; dan Brasil US$ 2,5 miliar.

Produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Selain membahas peningkatan target perdagangan Indonesia-AS, Mendag Enggar mengajak Menteri Ross berdiskusi tentang akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi di Indonesia, hingga isu pertanian, perdagangan digital, dan layanan finansial. Isu-isu pertanian seperti kedelai, hortikultura, dan produk susu turut dibahas.

Kedua Menteri juga membahas kebijakan maritim baru AS yaitu seafood import monitoring program (SIMP) agar tidak mempengaruhi akses perikanan Indonesia ke pasar AS.

Total nilai perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$ 25,9 miliar di 2017. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai US$ 17,79 miliar dan impor Indonesia sebesar US$ 8,12 miliar. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS surplus US$ 9,67 miliar.