Menhub bidik PNBP 2019 capai Rp8,6 triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2019 naik dibandingkan tahun lalu, yakni mencapai Rp8,6 triliun.

Menhub mengantakan, dari target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp9 triliun, realisasi PNBP-nya sebesar Rp8,2 triliun.

"Tahun 2019 kita memiliki target Rp8,6 triliun. Namun demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (30/1).

Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor Perhubungan Laut, pada tahun lalu PNBP terbesar berasal dari sektor perhubungan laut.

Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat. 

Dia menuturkan, di sektor transportasi misalnya, penerimaan PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, terdalam), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya. 

Budi juga mengemukakan dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 sebesar Rp41,55 triliun, sebanyak 35% akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian. Hal itu dikarenakan sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.

"Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita," katanya. 

Menhub juga menyampaikan bahwa pada 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut meningkat hingga 60%-70% dari jumlah yang sebelumnya. Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan.

Sementara untuk sektor perhubungan udara, Menhub mengatakan pada tahun 2019, anggaran akan di titik beratkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara. Di sektor udara difokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, dimana tingkat keselamatannya belum maksimal.

"Kita akan konsentrasi untuk membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif di sana. Tetapi secara komersial, kita juga mendorong agar Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 untuk mengelola sejumlah kurang lebih 30 bandara," katanya. 

#KawulaModa pagi tadi (28/1) Menhub @BudiKaryaS bersama Menkeu Sri Mulyani, MenPU Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk melakukan peninjauan titik kemacetan lalu lintas Jabodetabek via udara.(Foto:Setwapres RI) pic.twitter.com/1jaMpU9zeI — Kemenhub RI (@kemenhub151) January 28, 2019