Menkeu: APBN akan dukung sepenuhnya penanggulangan Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara-negara dengan sistem kesehatan yang baik dan memiliki disiplin ketat dalam menanggulangi dampak Covid-19, bersiap untuk memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19.

Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Jepang dan Korea Selatan, bahkan Swedia yang dulunya mendapat pujian karena kebijakan yang tidak konvensional, dengan membebaskan masyarakatnya bergerak tanpa menerapkan protokol kesehatan, kini dihadapkan pada situasi yang paling menentukan.

"Ini menggambarkan tidak boleh underestimate Covid-19. Negara yang paling maju, paling disiplin, paling memiliki sistem kesehatan paling kuat, harus melakukan langkah-langkah luar biasa," katanya dalam video conference, Senin (14/12).

Sri Mulyani membandingkan dengan kondisi Indonesia, dengan masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, serta maju-mundur komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan guna menanggulangi dampak Covid-19.

Dia pun mewanti-wanti, jangan sampai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang baru saja berlangsung pada 9 Desember, dan akan masuknya musim libur akhir tahun menambah jumlah kasus positif Covid-19, sehingga memaksa pemerintah kembali menginjak rem darurat.

Jika hal tersebut terjadi, maka pemulihan ekonomi nasional akan berjalan semakin berat, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 5% akan sulit dicapai.

*Untuk Indonesia kita juga perlu mewaspadai pada akhir tahun ini kegiatan-kegiatan masyarakat meningkat akibat adanya liburan panjang. Kemarin kita punya pilkada dan harus betul-betul menjaga agar jangan sampai rem harus diinjak hanya karena Covid-19 mengalami eskalasi yang meningkat secara pesat," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah lewat instrumen APBN dan APBD dengan pemberian dukungan dana bagi sektor kesehatan. 

"Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan dukungan APBN dilakukan sepenuhnya untuk bidang kesehatan, baik untuk upgrade rumah sakit, untuk insentif tenaga kesehatan, maupun untuk mereka yang sekarang harus dirawat akibat Covid-19," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga akan terus melanjutkan program PEN di 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp372,3 triliun. 

Semua kebijakan dan instrumen fiskal tersebut hanya akan bekerja dan berdampak signifikan bagi pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, jika seluruh lapisan menerapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Sekali lagi saya ulangi, seluruh langkah itu hanya akan bermakna apabila seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemangku kepentingan ikut melaksanakan disiplin. Karena apapun yang terjadi tetap kembalinya pada disiplin kesehatan, termasuk pada saat kita sudah mengadakan vaksin dan akan memulai program vaksinasi," ucapnya.