sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menkeu jelaskan strategi pemerintah turunkan biaya logistik

Biaya yang mahal dan tata kelola sistem logistik yang rumit, berdampak pada tingkat EODB Indonesia.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 24 Sep 2020 17:43 WIB
Menkeu jelaskan strategi pemerintah turunkan biaya logistik

Tata kelola logistik di Indonesia belum mendukung iklim investasi dan kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB). Dengan rata-rata biaya logistik sebesar 23,5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan negara dengan biaya logistik termahal di kawasan. Sementara, negara seperti Malaysia hanya 13% dari PDB

"Kita mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik. Ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%," katanya dalam video conference, Kamis (24/9).

Biaya yang mahal dan tata kelola sistem logistik yang rumit, berdampak pada tingkat EODB Indonesia. Tingkat EODB Indonesia hanya naik tipis dari 67,3 di 2019, menjadi 69,3 di 2020.

Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki ekosistem logistik nasional (ELN) agar mendorong peningkatan kemudahan berusaha. Hal ini pun telah diatur Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Oleh karena itu, upaya melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” ujar dia.

Salah satu perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan menurunkan biaya logistik dari 23,5% terhadap PDB, menjadi 17% terhadap PDB. Ditargetkan, tingkat biaya logistik sebesar 17% itu dapat dicapai pada 2024. 

"Kita harapkan akan bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang adalah 23,5% dari PDB bisa ditekan menjadi 17%. Penurunan 5% sampai dengan 6% ini akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir," ucapnya.

Selain itu, sistem logistik nantinya akan terintegrasi secara digital untuk memudahkan proses administrasi. Mulai dari proses penyelesaian dokumen kedatangan pengangkut laut dan udara, administrasi kepabeanan atau customs clearance. Serta perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut truk sampai dengan ketersediaan warehouse, yang dapat dilakukan dalam satu platform.

Sponsored

Sri Mulyani pun mengungkapkan, perbaikan tersebut nantinya akan mengurai keruwetan sistem logistik nasional yang berjalan selama ini. Diharapkan reformasi ekosistem logistik tersebut dapat meningkatkan tingkat kemudahan berbisnis di dalam negeri.

“Kita semua tahu bahwa gambaran sistem logistik saat ini seperti benang ruwet. Meskipun dulu kita sudah merintis dengan adanya national single window yang menghubungkan dari kementerian dan lembaga,” ucapnya.

Berita Lainnya