Menko Airlangga: Pendidikan harus adaptif hadapi perkembangan industri

Upaya pemerintah dan partisipasi dari masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari pengakuan dunia atas berbagai usaha yang dilakukan Indonesia ketika menekan kasus Covid-19 yang dilakukan dalam proses yang cepat.

Selain itu dalam pemulihan ekonomi, Indonesia juga terus menunjukkan tren yang membaik. Indikasinya, pada triwulan II di tahun 2021 ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,07% dan merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Seluruh sektor ekonomi dapat tumbuh positif dan menunjukkan kinerja yang memuaskan akibat membaiknya permintaan domestik. Sektor industri pengolahan dan perdagangan pun menjadi kontributor utama dalam peningkatan perekonomian nasional dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

Jika dilihat dari sisi eksternal, pulihnya permintaan dan meningkatnya harga komoditas global telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus selama 17 bulan berturut-turut dan cadangan devisa relatif tinggi. Berdasarkan berbagai kondisi perbaikan ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan rebound pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan dikisaran 3,7% – 4,5% dan tumbuh 5,2% di tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka sektor industri juga harus melakukan penyesuaian diri dalam menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi pada saat ini pemanfaatan teknologi kerap dikembangkan di banyak sektor industri agar tidak tertinggal oleh pasar.

“Oleh karena itu, perkembangan sektor pendidikan sebagai penyedia Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja harus bisa menyesuaikan dinamika perubahan yang semakin cepat di sektor industri ini,” ujar Menko Airlangga yang dikutip dari siaran pers dalam situs resmi Kemenko Ekon, Minggu (24/10).

Ia juga menambahkan, akselerasi dalam peningkatan kualitas SDM memerlukan adanya koordinasi dan sinergi dengan menggunakan konsep pentahelix yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media untuk bersatu membangun kebersamaan di bidang pembangunan.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya agar tidak hanya melakukan perbaikan di sistem vokasi saja, tetapi juga mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pelatihan dengan menyelenggarakan Program Kartu Prakerja. Dengan adanya program ini, pemerintah mendorong agar masyarakat bisa meningkatkan kompetensinya melalui jenis-jenis pelatihan yang tersedia dan memilih pelatihan yang diinginkan. Program Kartu Prakerja sendiri telah diberikan kepada 11,4 juta masyarakat dengan total insentif lebih dari Rp 22 triliun sejak pertama kali dibuka pada 2020 lalu.

“Kartu Prakerja dirancang tidak hanya untuk skilling bagi angkatan kerja tetapi juga upskilling dan reskilling bagi angkatan kerja lama yang aktif bekerja. Program ini juga diharapkan dapat meredam lonjakan pengangguran dan berperan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat yang menjadi wirausaha,” jelas Menko Airlangga.

Dari sisi perlindungan terhadap para pekerja, saat ini pemerintah memiliki program jaminan kehilangan pekerjaan guna memberikan bantuan tunai, bimbingan, dan konseling karier serta pelatihan bagi para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu diharapkan dapat membantu para pekerja yang terkena PHK agar bisa mendapatkan pekerjaan kembali.

Sementara dari sisi akademisi diharapkan dapat melakukan reformasi pendidikan dalam bentuk sinkronisasi dari sisi demand dan supply dalam pelatihan vokasi untuk tenaga kerja sehingga lembaga vokasi dapat fleksibel saat melakukan penyesuaian dengan dinamika pekerjaan baru.

“Saya juga berharap para akademisi senantiasa mengembangkan diri mencari pengalaman di luar akademis serta membangun jaringan. Karena jaringan kerjasama sangat bermanfaat di lingkungan global yang semakin tanpa batas atau borderless era,” tandas Menko Airlangga.