Menko Ekonomi minta masyarakat kawal proses perizinan

Pemerintah menilai ada beberapa faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya investasi, ekspor, dan vokasi. Selain itu, ada juga faktor pendukung investasi yaitu insentif perpajakan dan penyederhanaan perizinan.

Terkait dengan perizinan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, perlu adanya pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (STPPB).

“Perizinan harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line, serta standar dan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3) di Yogyakarta.

Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma birokrasi, dari yang tadinya “penguasa dan birokrat” menjadi “pelayan masyarakat”. Melalui pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dimana perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Adanya standar perizinan serta pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Sebetulnya perekonomian Indonesia tumbuh positif. Buktinya pada periode 2014-2016, di tengah perlambatan ekonomi global, pelemahan harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5% per tahun dan berlanjut pada tahun lalu, tumbuh 5,07%.

Kualitas pertumbuhannya pun baik karena diiringi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta distribusi pendapatan yang naik. Padahal, itu adalah kombinasi yang sulit untuk diwujudkan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan di era globalisasi dan teknologi seperti ini, Indonesia harus proaktif mencari investor. Itu artinya harus ada penyerdehanaan proses perizinan.

Salah satu tolak ukur dan daya saing suatu negara adalah ekspor. Untuk menggenjot ekspor, berarti harus menggenjot investasi.  "Kuncinya ada di tangan kita. Para pejabat yang bertanggung jawab untuk membenahi iklim investasi Idnonesia," tukas Thomas Lembong. 

Adapun mengenai perkembangan pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha per 8 Maret 2018, 30 dari 34 provinsi telah membentuk dan 220 dari 514 kabupaten/kota juga telah melakukannya.  

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah lengkap membentuk satgas, yaitu DI Yogyakarta, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.