sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mulai 2021 meterai Rp3000 dan Rp6000 dihapus, diganti Rp10.000

Adanya UU Bea Meterai yang baru ini, diharapkan bisa memperlakukan dokumen tidak hanya dalam bentuk kertas, namun juga dalam bentuk digital.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 03 Sep 2020 18:29 WIB
Mulai 2021 meterai Rp3000 dan Rp6000 dihapus, diganti Rp10.000
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan DPR telah menyetujui isi dari RUU Bea Meterai. RUU yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021 itu, terkait dengan penetapan bea meterai dari Rp3.000 dan Rp6.000, menjadi satu harga yaitu Rp10.000.

"UU ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun kami untuk menyiapkan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya," kata Menteri Keuangan dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).

Dengan adanya RUU Bea Meterai yang baru tersebut, maka terjadi penyetaraan terhadap pemajakan dokumen. Baik dalam bentuk kertas fisik maupun digital. Sekaligus memberikan penyempurnaan proses administrasi pemajakan.

"Adanya UU Bea Meterai yang baru ini, diharapkan bisa memperlakukan dokumen tidak hanya dalam bentuk kertas, namun juga dalam bentuk digital," ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan, bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk dokumen yang bernilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai.

"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai," ucapnya.

Selain itu, dalam RUU Bea Meterai yang berisi 32 Pasal tersebut, juga mengatur perihal pembebasan bea meterai dalam hal penanganan bencana alam, kegiatan keagamaan, dan sosial. Hal ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.

Kemudian, berkenaan sanksi administratif dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai juga disempurnakan di dalam RUU ini.

Sponsored
Berita Lainnya