Migas biang kerok pendapatan negara jeblok

Pendapatan negara terus mengalami perlambatan. Hingga Oktober 2019 pendapatan tercatat hanya mencapai Rp1.508,9 atau 69,7% dari target APBN. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga Oktober mencapai Rp1.508,9 atau 69,7% dari target APBN 2019. Perlambatan penerimaan negara terjadi karena penerimaan sektor pajak yang menurun, utamanya terjadi di sektor migas.

Hingga Oktober 2019 sektor pertambangan kontribusinya hanya sebesar Rp47,4 triliun atau tumbuh 5,0%. Jika dilihat secara tahunan, sektor ini merosot 22,1% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 67,5%.

"Sektor tambang masih terus tertekan dan nampak dari penerimaan pajak kita. Secara year on year tambang terus mengalami kontraksi," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).

Dia pun menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp1.173,9 triliun atau 65,7% dari target APBN yang sebesar Rp1.786,4 triliun. 

Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan, penurunan harga minyak dan gas telah menyebabkan turunnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas.

Hal ini terlihat dari realisasi PPh Migas hingga Oktober 2019 yang turun sebesar 9,3% (yoy), lebih rendah dari tahun lalu yang tumbuh 17%. Dia menerangkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya dijual di bawah US$70 per barel.

"Sampai Oktober 2019, PPh migas turun 9,3%. Jadi kalau dibandingkan tahun sebelumnya 17%, jadi mengalami tekanan karena turunnya harga minyak," ucap Suryo.

Mengutip APBN Kita, realisasi PPh migas hingga akhir Oktober 2019 baru mencapai Rp49,3 triliun atau 74,5% dari target APBN sebesar Rp66,2 triliun.

Selain itu, penurunan penerimaan pajak juga terjadi di sektor non migas, dengan pertumbuhan tahunan hanya sebesar 0,8% (yoy). Dalam periode ini, penerimaan pajak nonmigas tercatat hanya mencapai Rp969,2 triliun atau sekitar 64,1% dari target APBN sebesar Rp1.511,4 triliun.

"PPh nonmigas kita masih tumbuh 3,3%, tapi dibandingkan tahun lalu tumbuh 17%, mengalami kontraksi cukup lumayan," tuturnya.

Sedangkan pos pajak lainnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) hingga Oktober kemarin realisasinya baru sebesar Rp234,8 triliun atau 23,1% dari total penerimaan pajak. 

Angka tersebut turun 2,4% secara tahunan (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mampu tumbuh 8,9%. 

Sementara PPN impor dan ekspor juga tumbuh, namun secara volume mengalami kontraksi dan turun 4,2% (yoy). Selain itu, pertumbuhan lain di PPh final sebesar 6,4% (yoy)

Sedangkan jika dilihat dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kemenkeu mencatat perolehan hingga Oktober 2019 tembus Rp192,6 triliun atau 18,9% dari total penerimaan pajak.

Namun angka tersebut lebih rendah jika dilihat secara tahunan, yang turun 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh sebesar 25,2% (yoy).

Adapun untuk pajak PPh 21 hingga Oktober tercatat Rp121,27 triliun atau tumbuh 11,9% (ytd), dan tumbuh 9,8% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh 17% (yoy).