sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Moeldoko: Kartu Pra Kerja jangan munculkan kursus kaki lima

Kartu Pra Kerja ditargetkan meluncur pada April 2020.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 18 Feb 2020 15:33 WIB
Moeldoko: Kartu Pra Kerja jangan munculkan kursus kaki lima

Pemerintah menargetkan Kartu Pra Kerja bisa meluncur pada April 2020 dengan total anggaran Rp10 triliun. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah akan memastikan tidak ada lembaga pelatihan atau balai latihan kerja (BLK) yang tidak kompeten.

"Kita akan membangun kolaborasi dengan kursus-kursus yang memadai. Kita tidak mau begitu tahu ada program Rp10 triliun muncul kursus-kursus kaki lima," kata Moeldoko di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (18/2).

Moeldoko juga memastikan BLK yang akan bekerja sama dengan pemerintah nantinya akan melewati proses seleksi dan verifikasi ketat, agar pelatihan yang diberikan kepada peserta pencari kerja dapat meningkatkan keahlian (skill) yang dibutuhkan.

"Semua nanti akan kita verifikasi secara detail oleh Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah, sehingga Kartu Pra Kerja ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sangat mudah dijalankan oleh anak-anak daerah," ujarnya.

Menurut Moeldoko, tidak tertutup kemungkinan BLK yang memberikan pelatihan nantinya berasal dari luar negeri selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Dari sisi Project Management Office (PMO) akan menyiapkan BLK atau kursus yang bersifat bisa dari luar negeri penyelenggaranya bisa dalam negeri, betul-betul terpilih untuk verifikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan persyaratan dan kriteria BLK yang dapat terlibat dalam pemberian kursus masih dalam proses penggodokan.

"Masih dalam prosesnya. Belum bisa dipastikan jumlahnya. Kalau pasar juga kita petakan. Jenis pekerjaan apa saja yang diinginkan pasar sudah kita petakan. Setiap daerah akan punya keunggulan masing-masing," jelasnya.

Sponsored

Sementara itu, Kartu Pra Kerja akan diberikan kepada 2 juta masyarakat pencari kerja. Dari 2 juta itu, 500 pencari kerja akan diproses Kementerian Tenaga Kerja (Kemendaker) dan dikelola secara konvensional. Sementara 1,5 juta lainnya dijalankan secara digital.

"Seperti apa bentuk digitalisasi Kartu Pra Kerja itu, nanti PMO akan membuat ekosistem. Ini untuk memudahkan anak daerah karena mereka harus tersambung secara digital dengan baik dan ini menjadi sebuah cara yang efisien," ujarnya.

Untuk diketahui, Kartu Pra Kerja ditargetkan meluncur pada April 2020 dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat. Dua wilayah itu dipilih karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid