Nilai tukar rupiah masih labil

Pergerakan rupiah yang tidak kunjung stabil membuat analis menyimpulkan tidak ada equilibrium untuk saat ini. Posisi rupiah, masih labil akibat banyaknya tekanan dan adanya upaya intervensi dari Bank Indonesia (BI).

“Saya tidak bisa mengatakan itu equilibrium. Kalau equilibrium itu berdasarakan supply dan demand. Stabil pada posisi itu pada rentang waktu cukup panjang baru dapat disebut equilibrium,” jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah kepada Alinea.id pada Sabtu (6/10).

Posisi rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp15.000-15.250 sampai Desember 2018. Pergerakan ini dipengaruhi tekanan dan respons yang berikan BI. Tekanan eksternal yang dimaksud mencakup perang dagang serta tren kenaikkan suku bunga di The FED. Sedangkan kondisi domestik yang kurang baik juga berpengaruh. Misalkan saja, current account deficit (CAD) yang menyentuh 3%.

“Sumber-sumber tekanan ini yang menyebabkan rupiah kita mengalami kecenderungan depresiasi,” lanjutnya.

Intervensi atau respons dari BI seperti menggunakan cadangan devisa dan menggunakan suplai valuta asing (valas) justru menahan dorongan pelemahan rupiah tersebut. “Ada tekanan yang akan mendorong rupiah melemah. Tettapi ada juga respons dari BI yang akan menahan,” sebut Piter.

Sedangkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai tren melemahnya nilai tukar rupiah ini masih dalam tahap awal. Meski ada beberapa negara yang turut terpengaruh oleh tekanan global ini, Bhima menekankan Indonesia masuk ke dalam lima negara yang paling parah pelemahan nilai tukarnya. Dalam hal ini faktor dalam negeri, bagi Bhima, sangat signifikan pengaruhnya.

Contohnya, defisit transaksi berjalan atau CAD sebesar 3%, kemudian harga minyak mentah dunia yang naik dan kini sudah di atas US$84  per barel yang menyebabkan Indonesia makin bocor dari sisi defisit migas.

“Itu akan menyedot dollar secara alamiah. Apalagi konsumsi BBM biasanya ada kecenderungan naik pada akhir tahun karena orang lebih banyak travelling. Sehingga itu akan menyedot cadangan devisa untuk membiayai konsumsi BBM impor,” kata dia menjelaskan.

Bhima menyayangkan respons dari pemerintah yang dinilai lambat dan belum terlihat pergerakan atau usaha yang cukup berpengaruh dalam memperkuat nilai tukar rupiah.

Keputusan Kementerian Keuangan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang mengatur hanya sebesar 5,5% dari total impor non migas dinilai tidak signifikan dalam menurunkan ketergantungan impor.

“Sisi respons agak terlambat tim ekonominya. Perlu ada reshuffle sih, perlu ada perombakan tim ekonomi,” tambahnya.