OJK diminta meningkatkan inklusi keuangan

Kementerian Koordinator Perekonomian meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian menyebut Bulan Inklusi Keuangan memiliki peran strategis.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Khususnya, dengan mempercepat pemberian kredit bagi UMKM, sehingga usaha UMKM bisa meningkat kembali dan mendekati kondisi normal.

"Sementara gerakan menabung menjadi prioritas berikutnya, mengingat perlunya pengeluaran dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," kata Iskandar dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2020 secara virtual, Senin (5/10).

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat inklusi keuangan. Salah satunya adalah dengan mempercepat akselerasi pemberian kredit untuk modal kerja ke UMKM guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Pemerintah juga telah memberi tambahan subsidi bunga 6% ke pelaku UMKM dan debitur KUR sehingga bunga KUR menjadi 0% sampai akhir tahun ini.

"Semua hal tersebut tentunya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok bawah dan usaha mikro dan kecil," tuturnya.

Dia berharap dengan adanya Bulan Inklusi Keuangan, literasi keuangan dapat dipercepat. Sehingga indeks inklusi keuangan Indonesia dapat ditingkatkan. Dia menyebut, pada 2019 indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di angka 76,2%.

Meskipun telah mengalami peningkatan, indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di bawah negara emerging market lain, seperti China dan India yang telah mencapai 80%. Inklusi keuangan Indonesia juga masih berada di bawah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia yang mencapai 85%, dan Thailand yang mencapai 82% pada 2017.