sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ombudsman: Jutaan peserta BPJS Ketenagakerjaan belum bisa klaim JHT

Di sisi lain, pekerja dan pemberi kerja kesusahan membayar iuran akibat terdampak pandemi Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 10 Sep 2021 08:22 WIB
Ombudsman: Jutaan peserta BPJS Ketenagakerjaan belum bisa klaim JHT

Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan, tekanan kepada BPJS Ketenagakerjaan memang sangat berat akibat pandemi Covid-19 ini. Sebab, roda perekonomian nasional melemah seiring dengan banyaknya pekerja di-PHK dan dirumahkan.

“Satu-satunya bekal mereka adalah jaminan hari tua (JHT). Banyak yang ingin narik JHT,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9).

Di sisi lain, pekerja dan pemberi kerja kesusahan membayar iuran akibat terdampak pandemi Covid-19. Inpres No. 2 Tahun 2021 diharapkan dapat mengerahkan 26 kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membebankan pada APBN atau APBD. Kini, persoalannya masih terkait implementasi dari Inpres No.2 Tahun 2021 yang masih terbilang lambat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai leading sector.

 “Alasan pandemi dan terbatasnya anggaran tidak bisa terus menerus menjadi kendala yang sering disebut Direksi BPJS. Justru saat pandemi ini tanggung jawab mereka harus terdepan,” tutur Heri.

Berdasarkan data Kemnaker, sebanyak 3,5 juta pekerja terkena PHK dan 24,5 juta dirumahkan selama pandemi Covid-19. Namun, BPJS Ketenagakerjaan mencatat, hanya 2,2 juta  pekerja pesertanya yang klaim JHT nya sudah terbayar. Padahal, masih sangat besar lagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum berhasil terakses klaimnya akibat literasi yang minim. Sebab, keluhan utama dari para pekerja yang di-PHK, resign maupun dirumahkan adalah bagaimana cara mencairkan dana JHT mereka yang menjadi andalan menghadapi tekanan ekonomi saat pandemi ini.

"Masih ada jutaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum bisa mendapat pelayanan klaim JHT. Mereka tidak tahu cara mengklaim. Sebelum pandemi bisa ke kantor langsung tanpa pembatasan dan protokol kesehatan, sekarang ada pembatasan massa dan pembatasan kuota pelayanan klaim secara online yang mempersempit peluang mencairkan klaim JHT mereka,” ujar Heri.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Eko Nugriyanto berharap, terjadi peningkatan kepesertaan dan pelayanan bukan hanya kepada tenaga kerja nonaparatur sipil negara (ASN). Namun, juga kepada para pekerja formal dan informal. Di Jawa Barat, kata dia, sudah menyasar kepada pekerja informal. Misalnya, guru mengaji, pengurus gereja, marbot masjid yang mendapatkan subsidi dari APBD.

Ia berharap perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diamanatkan Inpers No. 2 Tahun 2021 dapat pula diterapkan di DKI Jakarta. Ia mengklaim, terbitnya Inpres No. 2 Tahun 2021 sebabkan performa BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidak lagi berdasarkan rugi dan laba.

Sponsored

 "Karena ini ejawantah dari hak asasi manusia yang memilih untuk berkarya, memilih bekerja juga memilih untuk memiliki risiko. Tugas ini tentu sangat berat” ujar Eko.

Berita Lainnya