Operasi pasar, solutif jaga stabilitas harga bahan pokok?

Pemerintah mendorong operasi pasar sebagai langkah nyata dalam menyikapi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan guna. Ini merupakan salah satu prioritas yang dilakukan pada awal 2022.

“Operasi pasar yang dilakukan hari ini merupakan rangkaian dari sejumlah langkah nyata yang dikerjakan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kamis (13/1).

Pada hari ini, Airlangga meninjau operasi pasar di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).  Beberapa komoditas dijual dengan harga miring, yakni minyak goreng, beras, telur, cabai, bawang, dan gula pasir.

"Dalam operasi pasar ini, kami juga mengecek harga bahan pangan untuk mendukung kebijakan pemerintah," ucapnya.

Adapun pihak-pihak berkepentingan yang dilibatkan dalam operasi pasar, di antaranya Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, PT Sinar Mas, PT Wilmar, PT Wings, dan PT Best.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga mengambil langkah lain dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Misalnya, merevisi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp14.000 per liter atau naik Rp3.000 per liter.

"Kebijakan ini baru diambil dan regulasinya sedang diatur dalam Keputusan Mendag (Menteri Pedagangan) yang baru diterbitkan dua hari lalu. Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih banyak lagi minyak dengan harga Rp14.000 ribu per liter," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Airlangga juga menyempatkan diri meninjau pelaksanaan operasi pasar di Pasar Rakyat Phula Kerti, Kota Denpasar, Bali, dan Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kemudian untuk hari ini Kamis (13/01).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai, ada solusi selain operasi pasar yang dapat pemerintah lakukan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pokok. Salah satunya, meninjau stok lumbung padi dan distributor pangan di Indonesia. 

Rekomendasi INDEF berikutnya, membuat kebijakan fiskal khusus ekspor dan impor pangan. Ketiga, memastikan pasokan pangan di dalam negeri memenuhi permintaan nasional, terutama menyangkut cadangan atau stok yang ada pemerintah jangan hanya cukup, tetapi harus kuat.

Selanjutnya, ujar Esther kepada Alinea.id, pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang menggenjot produktivitas dalam negeri. Menyiapkan bibit yang cocok untuk perubahan iklim agar panen agar kebutuhan pokok terpenuhi, misalnya.