Orang Indonesia tak rajin menabung

Jumlah dana tabungan masyarakat yang ada di bank umum dan BPR hingga November 2018 mencapai Rp6.400 triliun.

Pemerintah akan membuat gerakan 'Menabung Nasional' yang akan dituangkan dalam Keputusan Presiden pada Agustus 2019. 

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengatakan, melalui aksi hari menabung nasional, diharapkan akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. 

Pasalnya, berdasarkan data Bank Indonesia, inklusi keuangan saat ini baru terealisasi 49% dari yang ditargetkan sebesar 75%. 

"Jadi, nanti kalau dengan aksi hari menabung nasional, setiap hari tertentu orang pada menabung. Jadi, nanti masyarakat Indonesia tidak hanya punya akun, tapi membudayakan mereka bisa menabung karena kenyataannya rasio saving to GDP (gross domestic product) kita masih rendah," kata Sarjito di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (21/1). 

Sementara, lanjut Sarjito, pendapatan masyarakat Indonesia dan kencederungan untuk menabung juga masih rendah. "Jadi memang kita harus budayakan, dulu kan ada Taska, Tabanas. Nah, sekarang kita akan lakukan seperti itu lagi," imbuh dia. 

Gerakan ini rencananya akan tertuang dalam Keputusan Presiden yang akan diluncurkan pada Agustus 2019. Prosesnya pun akan dilakukan secara masif. 

Pemerintah akan membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, agar nanti di daerah bisa mengerti potensi di daerahnya. Selain itu juga akan ada penyamaan bisnis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Tim itu akan terdiri dari OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan daerah. Mereka butuh apa sebetulnya. Jadi jangan sampai daerah tidak mengerti cara financing. Nanti pelaporannya seperti apa, kita disclosure-kan supaya mereka bisa buka lewat website dan sebagianya dan satu daerah bisa belajar dari daerah lain," tuturnya. 

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, indikator untuk meningkatkan inklusi keuangan bukan karena sekadar berbicara jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank tetapi juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut. 

Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan enam fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk 2019. Di antaranya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekenening, dan percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan. 

Kemudian optimalisasi dalam layanan agen bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, dan penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif. 

Selain itu juga secara fundamental, kata Darmin, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya inklusi keuangan ditingkatkan.

"Karena saving kita terlalu rendah dibandingkan dengan investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan,” papar Darmin. 

Dia menambahkan, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui teknologi (fintech). Selain itu juga, masyarakat cenderung melakukan penyimpanan yang lama dalam bentuk tanah. Menurut dia, di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif. 

"Upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang," kata Darmin. 

Evaluasi 2018

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, melaporkan dari Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4% menjadi 249.022 agen. Sedangkan jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2% menjadi 804.308 agen. 

Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58% menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145% menjadi 3,5 juta unit pada rentang Desember 2017-September 2018. 

"Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertipikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," kata Iskandar. 

Adapun, capaian sertipikasi Hak Atas Tanah pada 2017 sebanyak 4.231.616. Sedangkan, capaian sertipikasi Hak Atas Tanah sampai dengan Desember tahun 2018 sebanyak 9,4 juta. 

“DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP & credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan,” terang Iskandar. 

Mengenai peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, kata dia, Bulan Inklusi Keuangan dari OJK yang melibatkan 557 lembaga jasa keuangan telah menghasilkan 7,5 juta rekening baru. 

Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah. Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sebesar 16.280.353 (periode 2015-2018).

“Untuk SimPel, saya berharap hal ini dapat dikaitkan dengan hari menabung. Misal sekali di awal bulan. Kemudian kita berikan reward pada siswa-siswa yang rajin menabung. Saya yakin itu juga akan membantu untuk melahirkan rekening aktif,” pesan Menko Darmin.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan Indonesia pada 2019 tidak lebih mudah dibandingkan 2018. Untuk menjawab tantangan itu dan mendukung sektor prioritas pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 5 (lima) Kebijakan Strategis 2019. #Otoritasjasakeuangan #ojkindonesia #perbankan #pasarmodal #asuransi

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia) on Jan 14, 2019 at 5:41pm PST