Pangkal kemiskinan di Banten

Kelompok makanan menjadi penyumbang utama terhadap angka kemiskinan di Banten. Seperti rokok, roti, beras, dan telur ayam ras.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Adhi Wiriana, menyatakan, kontribusi beras terhadap kemiskinan di perkotaan pada September 2019 sebesar 18,36%. Sedangkan rokok 12,61%.

Di perdesaan, sumbangsih beras tertinggi dengan 25,86%. Disusul rokok 11,97% dan roti 3,3%. Ini merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"Survei dilakukan berdasarkan data sampling hasil perhitungan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya di Kantor BPS Banten, Kota Serang, Rabu (15/1).

Adhi melanjutkan, komoditas nonmakanan turut berkontribusi terhadap jumlah kaum papa di Banten. Di perkotaan, dipengaruhi perumahan 9,57%, bensin 4,92%, listrik 3,69%, pendidikan 1,25%, dan perlengkapan mandi 1,03%.

Sedangkan di perdesaan, perumahan 10,95%, bensin 1,85%, listrik 1,73%, pendidikan 1,13%, dan perlengkapan mandi 1,1%. "Adapun untuk penggunaan pulsa di era teknologi ini, belum bisa kami lakukan surveinya," ucap dia.

Secara umum, sebanyak 641,42 ribu dari 12,6 juta (4,94%) populasi Banten hidup di bawah garis kemiskinan. Tersebar di delapan kabupaten/kota. Jumlahnya susut 0,15% dibandingkan Maret 2019 sebesar 5,09% (654,46 ribu jiwa).

"Ini belum termasuk kemiskinan yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi di awal tahun lalu," tuturnya. BPS akan merilisnya pada Maret 2020.

Kendati begitu, dirinya menilai, kenaikan takkan signifikan. Mengingat warga terdampak bencana tak langsung jatuh miskin serta masih memiliki gaji tetap dan aset. "Untuk di Lebak, mungkin saja nanti ada peningkatan," ujarnya.

Respons Pemprov
Sementara, Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengklaim, pemerintah provinsi (pemprov) telah berupaya menurunkan jumlah kaum papa. Sehingga, capaian itu mesti diapresiasi.

"Bagus, dong! Harusnya diapresiasi. Itu yang harus diberitakan," katanya.

Dirinya melanjutkan, sudah memprediksi potensi kenaikan pengangguran pascabanjir dan longsor pada awal 2020. Pemprov disebut sedang mencari jalan keluarnya.

"Sedang kita upayakan solusinya. Karena lahan dan mata pencarian mereka, kan, habis semua. Terbawa banjir. Petani juga mengalami puso," tutup politikus Demokrat ini.