Airlangga Hartarto: Pasar sudah merespons positif rencana pembatasan Jawa-Bali

Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto mengungkapkan pelaku pasar sudah merespons positif rencana pemerintah melakukan pembatasan di Jawa-Bali. Terlihat dari pembukaan Indeks Harga Saham Gabungan pagi tadi yang menguat  0,89% ke level 6.119. Pantauan Alinea.id pun, pada penutupan sesi I, IHSG menguat 1,21% ke level 6.139,22.

Kondisi ini berbeda pada penutupan perdagangan kemarin (6/1). Di mana IHSG ditutup melemah 1,17% ke level 6.065. Pelemahan IHSG didorong oleh sektor infrastruktur yang turun 2,09% dan sektor keuangan yang turun 1,31%.

"Hari ini harga saham gabungan sudah masuk di jalur positif lagi. Saya monitor angkanya sudah kembali ke 6.127. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi ini berjalan beriringan, tidak dipertentangkan," ucapnya dalam video conference, Kamis (7/1).

Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian tersebut mengungkapkan, saat ini tren perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat. Tren tersebut harus dijaga beriringan dengan pemulihan kesehatan masyarakat.

Pembatasan tersebut menurutnya wajar dan lazim digunakan menjelang vaksinasi diberikan. Contohnya adalah Inggris yang menerapkan lockdown. Hanya saja, di Indonesia bukan lockdown yang diterapkan, namun hanya pembatasan.

"Memang beberapa negara seperti di Inggris misalnya pada saat menjelang vaksinasi, mereka juga melakukan lockdown di kota. Sekali lagi, kita bukan lockdown. Kita hanya pembatasan bukan pelarangan," katanya

Pembatasan ketat yang diberlakukan pemerintah tersebut untuk menekan angka penularan Covid-19 yang terus meningkat sejak libur akhir tahun lalu hingga awal tahun ini.

Pada Desember 2020, dalam sepekan secara rata-rata terjadi penambahan 48.434 kasus positif, dan melonjak menjadi 51.986 di pekan pertama Januari 2021. Untuk itu, pembatasan harus diupayakan.

Pilihan yang diambil bukanlah lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang pernah diterapkan pemerintah, karena menghitung dampak ekonomi yang akan ditanggung pemerintah. 

"Ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam, berdasarkan data-data yang ada, dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan. Berikutnya juga untuk memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.