Pedagang pasar minta pemerintah tak terapkan zonasi saat PSBB

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meminta agar pemerintah tidak menerapkan sistem zonasi saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September.

Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, sistem zonasi akan membuat pedagang pasar tradisional semakin terpuruk, dan potensi kehilangan omzet semakin besar

"IKAPPI tidak merekomendasikan adanya zonasi seperti yang dilakukan di awal PSBB beberapa bulan yang lalu, karena zonasi itulah justru membuat pedagang semakin sulit dan pendapatan pedagang jauh menurun," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (11/9).

Selama pandemi Covid-19 pedagang pasar tradisional di DKI Jakarta telah kehilangan omzet sebesar 60% hingga 70%. Untuk itu, dia berharap agar pada PSBB total yang akan berlaku kembali ini, pasar tradisional dapat tetap buka.

Namun tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Karenanya, dia meminta kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala kepada setiap pasar tradisional.

Selain itu, di pun meminta kepada PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar untuk membuat sekat-sekat plastik agar komunikasi antar penjual dan pembeli dapat tetap berlangsung secara aman.

"Hal ini sudah dilakukan di beberapa pasar di Indonesia dan hasilnya cukup efektif. Ini yang akan kami dorong untuk dilakukan di DKI Jakarta sehingga pedagang tetap bisa berjualan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Reynaldi pun menuturkan, untuk mendukung kelancaran usaha dan menyelamatkan dari kebangkrutan, pemerintah harus menyiapkan stimulus bagi pedagang pasar yang telah kehilangan pendapatan sejak Maret.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan stimulus kepada pedagang dalam rangka menjaga agar pasar tradisional tetap bertahan," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat tetap berbelanja di pasar tradisional agar aktivitas perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan warga yang berbelanja.

"Peran itu tidak bisa diserahkan secara mandiri kepada IKAPPI atau pedagang secara langsung, tetapi juga harus dilakukan secara bergotong royong dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi bersama-sama," tuturnya.