Pelaporan pajak sudah terintegrasi, holding BUMN pertambangan minta insentif

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) telah menjalin kerja sama di bidang pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui data perpajakan yang terintegrasi.

Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan, dengan terjalinnya kerja sama antara kedua entitas, sebagai holding yang membawahi berbagai perusahaan, MIND ID berharap mendapatkan ganjaran insentif perpajakan.

"Semua ikut untuk integrasi data perpajakan. Di grup ini tidak ada niat sama sekali untuk menghindari pajak. Jadi semua bagian untuk negara kami akan bayar. Kami berharap dengan niat baik ini, mendapakan insentif. Kalau ada insentif pajak, kami juga mau diikutsertakan," katanya dalam video conference, Jumat (4/9).

Sebagai perusahaan yang menjalankan proses produksi, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah akan sangat berguna untuk mendorong peningkatan performa perusahaan.

"Namanya insentif perpajakan sebagai perusahaan kami sangat terbuka karena akan membantu. Dan sebagai BUMN, apapun ketentuan pajak tentu kami akan taat," ujarnya.

Orias menuturkan, proses integrasi data perpajakan tersebut akan memudahkan perusahaan-perusahaan di dalam holding BUMN untuk pengurusan perpajakan, menciptakan transparansi, dan menghindari risiko kesalahan administrasi.

"Integrasi pajak ini menghindari kesulitan basic, masalah dokumen keselip dan sebagainya. Juga denda karena kesalahan administrasi yang tidak perlu. Itu bisa dikurangi dan kami menyambut baik hal ini," ucapnya.

Selain itu, dia mengatakan MIND ID tengah menyiapkan sistem perencanaan yang terintegrasi dengan sistem enterprise, resource, planning (ERP). ERP sendiri adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan.

Dengan penyempurnaan sistem ERP di MIND ID, sistem pembayaran pajak dan kewajiban perusahaan lainnya dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP.

"Kalau ERP sudah sempurna, kita bisa langsung lakukan pelaporan secara otomatis, digital. Mungkin tidak perlu lapor karena pajak bisa langsung terlihat. Jadi kemudian hari tidak ada lagi pelaporan SPT. Itu sudah otomatis ditarik pajak dan tidak ada vendor atau mitra kami yang coba menyembunyikan pajak karena semua terbuka," ucapnya.