sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pembatasan izin usaha listrik Erick Thohir akan perlambat investasi

Pembatasan diduga karena kondisi finansial PLN mengkhawatirkan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Minggu, 04 Okt 2020 17:40 WIB
Pembatasan izin usaha listrik Erick Thohir akan perlambat investasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendorong pembatasan pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, surat yang dikirimkan tersebut akan berdampak pada perlambatan investasi di dalam negeri. Pun terkesan membatasi pemberian izin dalam penyelenggaraan penyediaan listrik dan membuat risiko investasi meningkat.

"Surat itu kurang tepat karena akan berimplikasi meningkatnya risiko investasi di Indonesia secara umum, tidak hanya pembangkit listrik, tapi juga nonpembangkit listrik," katanya, Minggu (4/10).

Jika mengacu Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, lanjutnya, swasta juga berphak memberikan pelayanan penyediaan energi, bukan hanya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sponsored

Meskipun demikian, PLN sebagai "perusahaan pelat merah" tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan penyediaan listrik bagi masyarakat luas. Sementara itu, swasta yang diberikan izin hanya diperbolehkan menjalankan usahanya di bawah supervisi PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

Swasta juga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PLN di wilayah usaha yang telah mendapatkan persetujuan menteri. Kerja sama tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA) sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.

"Jadi, surat dari Erick Thohir itu kalau saya bisa pahami karena kondisi PLN itu mengkhawatirkan secara finansial, terutama tahun ini. Pembangkitnya mulai bertambah, tapi malah permintaan mulai menurun dan akhirnya PLN harus membayar penalti. Itu alasannya Erick mengirimkan surat ke Menteri ESDM," ujarnya.

Berita Lainnya