Pembebasan lahan sebab di balik mundurnya operasi LRT

Proyek Light Rail Transit atau LRT yang sedianya ditargetkan bisa beroperasi sebelum perhelatan Asian Games atau 18 Agustus 2018 akhirnya mesti mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan. Salah satu sebab mundurnya pengoperasian LRT karena terkendala pembebasan lahan. 

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono, mengatakan Hal tersebut dapat dipastikan setelah pihaknya mengantongi sertifikasi layak operasi dari Kementerian Perhubungan.

“Dengan keluarnya sertifikasi dari Kemenhub tersebut, PT LRT Jakarta optimis masalah lahan dapat dengan segera ditangani. Sebelum Februari 2019, kami jamin masalah lahan ini bisa diselesaikan,” kata Allan.

Saat ini, seluruh rangkaian LRT Jakarta telah mendapatkan sertifikasi layak operasi dari Kementerian Perhubungan. Sertifikasi atau izin tersebut telah dikeluarkan pada akhir Minggu lalu. Sebelumnya hanya 4 trainset saja yang dinyatakan layak. 

“Tapi, per minggu lalu 4 rangkaian kereta lain akhirnya dinyatakan layak operasi oleh Kemenhub," ujarnya. 

Allan mengungkapkan, pihaknya masih terus melakukan uji coba kelayakan untuk melihat kesiapan dan konektifitas antar moda transportasi umum lainnya dan jaringan antar stasiun.

Adapun kesiapan infrastruktur pendukung lainnya, Direktur Proyek LRT Jakarta PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, memastikan pengerjaan enam stasiun LRT telah mencapai 94% hingga 97%. 

“Pengerjaan stasiun bervariasi karena luas yang berbeda-beda mengingat kita perlu mempertimbangkan bagaimana sistem integrasinya LRT dengan permukiman serta area komersial umum lainnya,” ujar Iwan.

Sementara proyek LRT yang sudah siap beroperasi diketahui berada di koridor 1 fase 1. Jalur ini diketahui terbentang sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome, Jakarta Timur hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Targetnya dua bulan lagi sudah siap dipakai oleh masyarakat. Namun belum bisa dipastikan tanggal pastinya kapan. Mengingat ada proses 'trial-run' yang harus lebih dulu diselesaikan,” ujarnya.

Terkait masalah tarif LRT Jakarta, Iwan mengaku belum dapat memastikannya. Mengingat, kewenangan tersebut ada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

"Rencananya Gubernur Anies Baswedan minggu ini akan mengumumkan masalah tarif," kata Iwan.