Pembenahan industri tekstil butuh investasi Rp175 T

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp175 triliun untuk melakukan revitalisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari hulu hingga hilir dalam waktu tujuh tahun ke depan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan pembenahan industri ini bertujuan meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia dan juga meningkatkan devisa negara hingga US$49 miliar di 2030.

"Saya pertegas Rp175 triliun itu dari hulu ke hilir dalam waktu tujuh tahun. Dan prinsipnya dalam waktu 10 tahun devisa kita akan meningkat dari US$13,2 miliar di 2018 menjadi US$49 miliar di 2030," katanya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (11/12).

API juga menargetkan pada 2030 nett devisa yang akan diterima Indonesia mencapai US$30 miliar. Angka ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan nett devisa yang diterima Indonesia saat ini yang hanya sebesar US$3,2 miliar.

"Karena kalau kita bisa meningkatkan nett devisa kita berarti sudah kompetitif. Sekarang kita baru US$3,2 miliar. Kita ingin meningkatkan hampir 10 kali lipat dengan investasi itu," ujarnya.

Untuk itu, kata Anne, dibutuhkan peran serta pemerintah guna menciptakan iklim industri yang stabil di tanah air agar produk dalam negeri memiliki daya saing dengan negara-negara penghasil garmen lainnya. 

Permasalahan yang selama ini masih menjadi kendala di industri ini katanya berkaitan dengan perbaikan regulasi, pemberian insentif perpajakan, dan juga terkait kepabeanan.

"Bagaimana melalui pemerintah kita bisa meningkatkan konsumsi domestik dan free trade agreement (FTA) dengan negara lain agar negara kita multimarket. Supaya kita kompetitif. Indonesia kan butuh konsumsi yang banyak," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana revitalisasi industri TPT tersebut sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, pemerintah segera mencarikan solusinya, termasuk persiapan regulasi yang mendukung industri tersebut.

" Presiden akan memberikan solusi karena ini penting, penyelesaian yang akan meningkatkan daya saing sebenarnya, dan harga yang kompetitif," jelasnya.