Pemerintah akan pangkas biaya logistik menjadi 17% dari PDB

Pemerintah menengarai ekosistem logistik nasional masih tergolong ruwet dan berbiaya tinggi dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya logistik akan dipangkas menjadi 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selama ini biaya logistik Indonesia dikenal yang paling tinggi di atas rata-rata 23,5% biaya logistik negara sekawasan.

"Dengan adanya pembentukan logistic national ecosystem ini, kami harapkan bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang adalah 23,5%, menjadi 17%," katanya dalam video conference Ekosistem Logistik Nasional, Kamis (24/9).

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik. Antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. 

Selain itu, akan didorong kolaborasi antara layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional maupun domestik, penyederhanaan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik, serta penataan tata kelola ruang kepelabuhan dan jalur distribusi.

“Kita ketahui bersama masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Upaya untuk terus memperbaiki tentu merupakan upaya kerja sama dari semua instansi atau institusi," ujarnya.

Dengan didukung oleh sistem teknologi informasi, ekosistem logistik nasional akan menciptakan kolaborasi digital seluruh proses government-to-government, government-to-business, serta business-to-business.

Kolaborasi tersebut akan merekam mulai dari proses penyelesaian dokumen kedatangan pengangkut laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut truk sampai dengan ketersediaan warehouse dapat dilakukan dalam satu platform. 

Di samping itu, dengan mekanisme single submission pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), Ekosistem Logistik Nasional menghadirkan “satu wajah pemerintah” dalam memberikan layanan di bidang logistik termasuk kegiatan ekspor, impor, dan domestik yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L). 

"Sampai saat ini proses pengembangan ekosistem logistik nasional telah memasuki babak piloting dan implementasi tahap awal untuk satu siklus inbound (impor) yang menjadi quickwin penataan ekosistem logistik nasional," ucapnya.

Adapun, dengan single submission (SSm) lewat sistem INSW efisiensi waktu pengangkutan akan mencapai 74% dengan perkiraan nilai efisiensi per tahun mencapai Rp60 miliar. 

Selain itu, SSm dan joint inspection antara Bea Cukai dan Balai Karantina juga telah menciptakan efisiensi baik dalam proses pemeriksaan maupun biaya yang diperlukan di tiga pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Efisiensi percepatan pemeriksaan melalui joint inspection diperkirakan dapat mencapai 35%-56% serta efisiensi biaya mencapai Rp85 miliar.

Selain kedua program di atas, beberapa program lain yang siap diluncurkan juga dipercaya dapat menambah efisiensi waktu dan biaya urusan logistik. Program delivery order (D/O) serta pengeluaran kontainer dan pelabuhan (SP2) online disimulasikan akan dapat meningkatkan efisiensi waktu hingga 91% dan biaya mencapai Rp402 miliar.

Ekosistem Logistik Nasional juga menawarkan kemudahan berupa e-trucking yang sebelumnya masih bersifat manual. Melalui e-trucking, pengusaha dapat memesan truk secara online tanpa harus datang hadir secara fisik ke tempat penyedia jasa layanan logistik. Melalui fitur ini, nilai efisiensi ditaksir mencapai Rp975 miliar dengan efisiensi waktu utilisasi truk mencapai 50%.