sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah anggarkan ratusan triliun sokong UMKM, BUMN, dan korporasi

Salah satu anggaran digelontorkan untuk penjaminan kredit modal kerja baru guna mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 13 Mei 2020 15:31 WIB
Pemerintah anggarkan ratusan triliun sokong UMKM, BUMN, dan korporasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Pemerintah menganggarkan dana ratusan triliun demi menopang industri. Sejumlah insentif dan subsidi disiapkan guna menopang UMKM, BUMN, dan korporasi swasta agar mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19. 

Salah satu anggaran digelontorkan untuk penjaminan kredit modal kerja baru guna mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Anggaran yang disiapkan untuk melakukan penjaminan tersebut adalah sebesar Rp125 triliun.

"Tujuannya supaya tercipta kredit modal kerja baru UMKM tahun ini," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam video conference, Rabu (13/5).

Nantinya, pemerintah akan membayarkan imbal jasa penjaminannya sebesar Rp5 triliun dan dana cadangan untuk melakukan penjaminan sebesar Rp1 triliun.

"Pemerintah bisa membayar imbal jasa penjaminannya. Itu kami anggarkan sejauh ini Rp5 triliun. Untuk itu juga harus ada pencadangan di pemerintahan guna melakukan penjaminan ini, kami siapkan Rp1 triliun," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan subsidi bunga senilai Rp34,15 triliun untuk restrukturisasi kredit bagi UMKM di perbankan. Di samping itu, dukungan juga diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan talangan modal kerja. Lalu, dukungan lainnya seperti pelunasan tagihan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, dan pembayaran tanah proyek strategis nasional (PSN).

"Tapi kami belum bisa menampilkan angkanya karena harus dibawa ke sidang kabinet dulu, jadi mohon pengertiannya," ujarnya.

Untuk membantu korporasi, pemerintah telah menyiapkan insentif perpajakan berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPn) senilai Rp34,95 triliun. Dan juga telah melakukan penempatan dana pemerintah sebesar Rp35 triliun di perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit debitur korporasi.

Sponsored
Berita Lainnya